MUSA TENGGARA BARAT (disingkat NTB) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian Barat Kepulauan Nusa Tenggara. Kota Mataram didaulat sebagai ibu kota daerah ini. Secara administrasi, Nusa Tenggara Barat memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk kota Mataram. Pada tahun 2020, penduduk Nusa Tenggara Barat berjumlah 5.320.092 jiwa, dengan kepadatan 264 jiwa/km2.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur.
Sebagian besar dari penduduk pulau Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima (suku Mbojo) dan suku Sumbawa merupakan kelompok etnis terbanyak di pulau Sumbawa.
Geografis
Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km2. Terletak antara 115° 46′ – 119° 5′ Bujur Timur dan 8° 10′ – 9 °g 5′ Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut, sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut.
Nusa Tenggara Barat di sebelah utara, berbatasan dengan laut Jawa dan laut Flores. Di sebelah timur, Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara di bagian selatang membentang Samudra Hindia serta Selat Lombok dan Provinsi Bali di bagian barat.
Sejarah
Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.
Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menja di Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.
Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa dilikuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan pun terus terjadi.
Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978, H.R. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga.
Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.
Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinatadan wakil Gubernur Drs. H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB.
Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan rampung pada pertengahan 2009.
Gubernur NTB dari Masa ke Masa
- Ruslan Tjakraningrat (14 Agustus 1958 – 1968)
- H.R. Wasita Kusumah (1968 – 1973) dan (1973 – 1978)
- Gatot Suherman (1978 – 1983) dan (1983 – 1988)
- Warsito (1988 – 1993) dan (1993 – 1998)
- Harun Al Rasyid (1998 – 31 Agustus 2003)
- Lalu Serinata (31 Agustus 2003 – 1 September 2008)
- Muhammad Zainul Majdi (17 September 2008 – 17 September 2013) dan (17 September 2013 – 17 September 2018)
- Zulkieflimansyah (19 September 2018 – sekarang)
Daerah Tingkat II di NTB
- Kabupaten Bima, Pusat Pemerintahan di Woha, Luas Wilayah 3.405,63 KM2, Jumlah Penduduk : 524.677 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 18, Jumlah Desa : 191
- Kabupaten Dompu, Pusat Pemerintahan di Dompu, Luas Wilayah 2.391,54 KM2, Jumlah Penduduk : 214.795 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 8, Jumlah Kelurahan/Desa : 9/72
- Kabupaten Lombok Barat, Pusat Pemerintahan di Gerung, Luas Wilayah 896,56 KM2, Jumlah Penduduk : 713.848 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 10, Jumlah Kelurahan/Desa : 3/119
- Kabupaten Lombok Tengah, Pusat Pemerintahan di Praya, Luas Wilayah 1.095,03 KM2, Jumlah Penduduk : 1.035.355, Jumlah Kecamatan : 12, Jumlah Kelurahan/Desa : 12/127
- Kabupaten Lombok Timur, Pusat Pemerintahan di Selong, Luas Wilayah 1.230,76 KM2, Jumlah Penduduk : 1.289.907 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 20, Jumlah Kelurahan/Desa : 15/239
- Kabupaten Lombok Utara, Pusat Pemerintahan di Tanjung, Luas Wilayah 776,25 KM2, Jumlah Penduduk : 233.691 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 5, Jumlah Desa : 33
- Kabupaten Sumbawa, Pusat Pemerintahan di Sumbawa Besar, Luas Wilayah 6.643,98 KM2, Jumlah Penduduk : 509.234 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 24, Jumlah Kelurahan/Desa : 8/157
- Kabupaten Sumbawa Barat, Pusat Pemerintahan di Taliwang, Luas Wilayah 1.849,02 KM2, Jumlah Penduduk : 135.031 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 8, Jumlah Kelurahan/Desa : 7/57
- Kota Bima, Pusat Pemerintahan di Bima, Luas Wilayah 222,25 KM2, Jumlah Penduduk : 141.294 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 5, Jumlah Kelurahan : 38
- Kota Mataram, Pusat Pemerintahan di Mataram, Luas Wilayah 61,30 KM2, Jumlah Penduduk : 419.506 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 6, Jumlah Kelurahan :50
