Profil Provinsi Papua

3. peta | Buliran.com

PROVINSI PAPUA adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua.

Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat (Pabar). Provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km2 dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia,

Provinsi Papua memiliki luas sekitar 312.224,37 km2, pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai pulau Papua.

3. kantor | Buliran.com

Kabupaten Puncak Jaya merupakan kota tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota yang terendah adalah kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembapan udara relatif lebih tinggi berkisar antara 80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini memengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata.

Pada tahun 1990 penduduk di pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006 dan 4.303.707 jiwa pada tahun 2020.[3] Dengan ketinggian 4.884 m, Puncak Jaya merupakan puncak tertinggi di Indonesia sekaligus di Oseania.

Provinsi Papua di sebelah utara berbatas langsung dengan Samudera Pasifik, di sebelah timur batasnya adalah negara Papua New Guenea. Di ujung selatan batasnya adalah Samudera Hindia, Laut Arafuru, dan Teluk Carpentaria yang masuk negara Australia. Akan halnya di sebelah barat, batasnya adalah Provinsi Papua Barat dan  Provinsi Maluku.

3. 1 logo | Buliran.com

Etimologi

Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.

Provinsi Papua, sebelumnya mencakup seluruh wilayah Indonesia di Pulau Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea).

Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1963 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua.

3. rumah | Buliran.com

Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Nama Papua Barat (West Papua) masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

Pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dari Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut lebih bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan pulau Papua dari Indonesia pada zaman itu.

Pada tahun 1950-an oleh Residen JP Van Eechoud dibentuklah sekolah Bestuur. Di sana ia menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo selaku Direktur Sekolah Bestuur tersebut untuk membentuk dewan suku-suku. Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan sebuah nama lainnya.

Baca Juga   Profil Provinsi Sulawesi Selatan

Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada.

3. wisata | Buliran.com

Frans Kaisepo selaku ketua Panitia kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang termahsyur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian.

Dalam bahasa Biak Numfor “Iri” artinya tanah, “an” artinya panas. Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, “Iri” artinya tanah, “an” artinya bangsa, jadi Irian artinya Tanah bangsa, sementara dalam bahasa Merauke, “Iri” artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, “an” artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi.

Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian.

Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108).

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, dan semakin terpojoknya Belanda oleh dunia internasional dalam rangka mempertahankan Papua dalam wilayah jajahannya, pada 1 Desember 1961, Belanda membentuk negara boneka Papua. Pada tanggal tersebut Belanda memerintahkan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat.

3. Makanan Khas Papua | Buliran.com

Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan act free choice di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, West New Guinea/West Irian.

Berikutnya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia.

Dunia internasional mengakui secara sah bahwa Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya.

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an.

Baca Juga   Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ekonomi

Potensi ekonomi di Papua sangatlah tinggi, Kekayaan alam papua begitu kaya dan itu semua belum digali. meskipun papua kaya akan sumber daya alamnya, Papua masih bergantung pada Freeport.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ekonomi Papua triwulan pertama terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 13,64 persen. Aktivitas ekonomi pada triwulan pertama 2019 yang tidak sepadat triwulan keempat 2018 menyebabkan hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian merupakan kategori berkontraksi paling dalam yaitu sebesar minus 25,04 persen, turunnya produksi tambang Freeport.

Produksi bijih logam PT Freeport pada triwulan pertama mengalami penurunan produksi diakibatkan masa transisi penambangan dari tambang terbuka (open pit) ke tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC).

Pemerintah mencanangkan pada 2020 akan meningkatkan infrastruktur di Papua, mulai dari pembangunan jalur transportasi seperti, pembangunan pelabuhan, bandara, dan pembuatan akses jalan ke daerah terpencil, hal ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteran masyarakat di daerah tersebut.

3. gubenur | Buliran.com

Gubernur Papua dari Masa ke Masa :

  • Zainal Abidin Syah (23 September 1956 – 31 Desember 1961)
  • Pamoedji (31 Desember 1961 – 1 Mei 1963)
  • Elias Jan Bonai (1 Mei 1963 – 26 November 1964)
  • Frans Kaisiepo (26 November 1964 – 1 Maret 1973)
  • Acub Zainal (29 Juni 1973 – 31 Maret 1975)
  • Soetran (31 Maret 1975 – 12 Agustus 1975), (12 Agustus 1975 – 4 September 1980) dan (4 September 1980 – 20 Januari 1981)
  • Busiri Suryowinoto (20 Januari 1981 – 4 Agustus 1982)
  • Izaac Hindom (4 Agustus 1982 – 12 November 1982), (12 November 1982 – 18 November 1987) dan (18 November 1987 – 13 April 1988)
  • Barnabas Suebu (13 April 1988 – 13 April 1993)
  • Jacob Pattipi (13 April 1993 – 9 April 1998)
  • Freddy Numberi (9 April 1998 – 1 Januari 2000) dan (1 Januari 2000 – 15 April 2000)
  • Jacobus Perviddya Solossa (23 November 2000 – 23 November 2005) dan (23 November 2005 – (19 Desember 2005)
  • Barnabas Suebu (25 Juli 2006 – 25 Juli 2011)
  • Lukas Enembe (9 April 2013 – 9 April 2018) dan (5 September 2018 – sekarang)

Daerah Tingkat II di Papua :

  • Kabupaten Asmat, Pusat Pemerintahan di Agats, Luas Wilayah 31.983,69 KM2, Jumlah Penduduk : 110.105 Jiwa, Jumlah Distrik : 19, Jumlah Kampung : 221
  • Kabupaten Biak Numfor, Pusat Pemerintahan di Biak, Luas Wilayah 2.602,00 KM2, Jumlah Penduduk : 134.650 Jiwa, Jumlah Distrik : 19, Jumlah Kelurahan/Kampung : 14/254
  • Kabupaten Boven Digoel, Pusat Pemerintahan di Tanah Merah, Luas Wilayah 27.108,00 KM2, Jumlah Penduduk : 64.285, Jumlah Distrik : 20, Jumlah Kampung : 112
  • Kabupaten Deiyai, Pusat Pemerintahan di Tigi, Luas Wilayah 537,39 KM2, Jumlah Penduduk : 99.091 Jiwa, Jumlah Distrik : 5, Jumlah Kampung : 67
  • Kabupaten Dogiyai, Pusat Pemerintahan di Kamu, Luas Wilayah 4.237,40 KM2, Jumlah Penduduk : 116.206 Jiwa, Jumlah Distrik : 10, Jumlah Kampung : 79
  • Kabupaten Intan Jaya, Pusat Pemerintahan di Sugapa, Luas Wilayah 3.922,02 KM2, Jumlah Penduduk : 135.043 Jiwa, Jumlah Distrik : 8, Jumlah Kampung : 97
  • Kabupaten Jayapura, Pusat Pemerintahan di Sentani, Luas Wilayah 11.157,15 KM2, Jumlah Penduduk : 166.171 Jiwa, Jumlah Distrik : 19, Jumlah Kelurahan/Kampung : 5/139
  • Kabupaten Jayawijaya, Pusat Pemerintahan di Wamena, Luas Wilayah 7.030,66 KM2, Jumlah Penduduk : 269.553 Jiwa, Jumlah Distrik : 40, Jumlah Kelurahan/Kampung : 4/328
  • Kabupaten Keerom, Pusat Pemerintahan di Arso, Luas Wilayah 8.390,00 KM2, Jumlah Penduduk : 61.623 Jiwa, Jumlah Distrik : 11, Jumlah Kampung : 91
  • Kabupaten Kepulauan Yapen, Pusat Pemerintahan di Serui Kota, Luas Wilayah 2.050,00 KM2, Jumlah Penduduk : 112.676 Jiwa, Jumlah Distrik : 16, Jumlah Kelurahan/Kampung : 5/160
  • Kabupaten Lanny Jaya, Pusat Pemerintahan di Tiom, Luas Wilayah 2.248,00 KM2, Jumlah Penduduk : 196.399 Jiwa, Jumlah Distrik : 39, Jumlah Kelurahan/Kampung : 1/354
  • Kabupaten Mamberamo Raya, Pusat Pemerintahan di Burmeso, Luas Wilayah 23.813,91 KM2, Jumlah Penduduk : 36.483 Jiwa, Jumlah Distrik : 8, Jumlah Kampung : 60
  • Kabupaten Mamberamo Tengah, Pusat Pemerintahan di Kobakma, Luas Wilayah 1.275,00 KM2, Jumlah Penduduk : 50.685 Jiwa, Jumlah Distrik : 5, Jumlah Kampung : 59
  • Kabupaten Mappi, Pusat Pemerintahan di Kepi, Luas Wilayah 24.118,00 KM2, Jumlah Penduduk : 108.295 Jiwa, Jumlah Distrik : 15, Jumlah Kelurahan/Kampung : 2/162
  • Kabupaten Merauke, Pusat Pemerintahan di Merauke, Luas Wilayah 44.071,00 KM2, Jumlah Penduduk : 230.932 Jiwa, Jumlah Distrik : 20, Jumlah Kelurahan/Kampung : 11/179
  • Kabupaten Mimika, Pusat Pemerintahan di Timika, Luas Wilayah 21.633,00 KM2, Jumlah Penduduk : 311.969 Jiwa, Jumlah Distrik : 14, Jumlah Kelurahan/Kampung : 2/109
  • Kabupaten Nabire, Pusat Pemerintahan di Nabire, Luas Wilayah 11.112,61 KM2, Jumlah Penduduk : 169.136 Jiwa, Jumlah Distrik : 15, Jumlah Kelurahan/Kampung : 9/72
  • Kabupaten Nduga, Pusat Pemerintahan di Kenyam, Luas Wilayah 2.168,00 KM2, Jumlah Penduduk : 106.533 Jiwa, Jumlah Distrik : 32, Jumlah Kampung : 248
  • Kabupaten Paniai, Pusat Pemerintahan di Enarotali, Luas Wilayah 6.525,25 KM2, Jumlah Penduduk : 220.410 Jiwa, Jumlah Distrik : 23, Jumlah Kelurahan/Kampung : 5/216
  • Kabupaten Pegunungan Bintang, Pusat Pemerintahan di Oksibil, Luas Wilayah 15.682,00 KM2, Jumlah Penduduk : 77.872 Jiwa, Jumlah Distrik : 34, Jumlah Kampung : 277
  • Kabupaten Puncak, Pusat Pemerintahan di Ilaga, Luas Wilayah 8.055,00 KM2, Jumlah Penduduk : 114.741 Jiwa, Jumlah Distrik : 25, Jumlah Kampung : 206
  • Kabupaten Puncak Jaya, Pusat Pemerintahan di Mulia, Luas Wilayah 4.989,51 KM2, Jumlah Penduduk : 224.527 Jiwa, Jumlah Distrik : 26, Jumlah Kelurahan/Kampung : 3/302
  • Kabupaten Sarmi, Pusat Pemerintahan di Sarmi, Luas Wilayah 17.742,00 KM2, Jumlah Penduduk : 41.515 Jiwa, Jumlah Distrik : 10, Jumlah Kelurahan/Kampung : 2/92
  • Kabupaten Supiori, Pusat Pemerintahan di Sorendiweri, Luas Wilayah 678,32 KM2, Jumlah Penduduk : 22.547 Jiwa, Jumlah Distrik : 5, Jumlah Kampung : 38
  • Kabupaten Tolikara, Pusat Pemerintahan di Karubaga, Luas Wilayah 5.588,13 KM2, Jumlah Penduduk : 236.986 Jiwa, Jumlah Distrik : 46, Jumlah Kelurahan/Kampung : 4/541
  • Kabupaten Waropen, Pusat Pemerintahan di Botawa, Luas Wilayah 10.977,09 KM2, Jumlah Penduduk : 33.943 Jiwa, Jumlah Distrik : 11, Jumlah Kampung : 100
  • Kabupaten Yahukimo, Pusat Pemerintahan di Sumohai, Luas Wilayah 17.152,00 KM2, Jumlah Penduduk : 350.880 Jiwa, Jumlah Distrik : 51, Jumlah Kelurahan/Kampung : 1/510
  • Kabupaten Yalimo, Pusat Pemerintahan di Elelim, Luas Wilayah 1.253,00 KM2, Jumlah Penduduk : 101.973 Jiwa, Jumlah Distrik : 5, Jumlah Kampung : 300
  • Kota Jayapura, Pusat Pemerintahan di Jayapura, Luas Wilayah 935,92 KM2, Jumlah Penduduk : 398.478 Jiwa, Jumlah Distrik : 5, Jumlah kelurahan/Kampung : 25/14
Baca Juga   Profil Provinsi Sulawesi Utara