Scroll untuk baca artikel
scroll mobile
banner ping kiri 120x600
banner kuping kanan120x600
banner1

Pemprov Riau di Ambang Krisis: Gubernur dan Wagub Saling Bertolak Belakang, Rakyat Jadi Korban

Pemprov Riau di Ambang Krisis: Gubernur dan Wagub Saling Bertolak Belakang, Rakyat Jadi Korban
Pemprov Riau di Ambang Krisis: Gubernur dan Wagub Saling Bertolak Belakang, Rakyat Jadi Korban
bawah headline

Buliran, Pekanbaru - Riau berada dalam pusaran skandal keuangan! Utang Pemprov yang diklaim Gubernur Abdul Wahid sebesar Rp2,2 triliun mendadak dipangkas oleh Wakil Gubernur SF Hariyanto menjadi hanya Rp132 miliar. Sementara itu, Pj Sekdaprov Riau, Taufik OH, malah menyebut defisit mencapai Rp3,5 triliun. Perbedaan angka ini bukan sekadar selisih biasa, tapi menunjukkan betapa amburadulnya tata kelola keuangan daerah.

Abdul Wahid dengan lantang mengaku pusing tujuh keliling mewarisi utang jumbo yang membuat 21 ribu ASN di OPD ‘nganggur’. Ia bahkan siap memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) demi menekan anggaran. Namun, pernyataan ini justru dibantah oleh SF Hariyanto yang menyebut informasi tersebut simpang siur dan tidak benar. Hariyanto bersikeras bahwa Pemprov hanya defisit Rp132 miliar, bukan Rp2,2 triliun, apalagi Rp3,5 triliun seperti klaim Sekdaprov.

Situasi semakin kacau ketika anggota DPRD Riau dari Banggar, Indra Gunawan Eet, ikut membela SF Hariyanto dan menyerang Taufik OH dengan menyebutnya “sok tahu” dalam urusan anggaran. Padahal, Taufik OH justru mengungkapkan fakta bahwa realisasi pendapatan 2024 hanya mencapai 85,38 persen, yang berdampak besar pada defisit anggaran 2025.

Advertisement
scrol dalam berita
Scroll kebawah untuk lihat konten
Rakyat kini dibuat bingung. Siapa yang sedang menipu siapa? Apakah Gubernur Abdul Wahid menyebarkan hoaks soal utang Pemprov, atau justru SF Hariyanto yang menyesatkan publik? Masyarakat masih ingat bagaimana SF Hariyanto, saat menjabat sebagai Sekdaprov, pernah membuat pernyataan bohong soal tenaga ahli payung elektrik Masjid An-Nur yang ternyata palsu. Skandal itu berujung SP3 oleh Kejati Riau setelah tarik-ulur penyelidikan dengan Polda. Apakah kali ini juga akan ada sandiwara hukum?

Di tengah carut-marut ini, satu hal yang pasti: rakyat Riau yang menjadi korban. Sementara para pejabat saling melempar data yang kontradiktif, 21 ribu pegawai OPD terkatung-katung, anggaran daerah dalam ancaman, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus merosot. Riau tidak hanya menghadapi krisis keuangan, tapi juga krisis kepercayaan terhadap pemimpinnya. (Red).

Editor : Buliran News
dibawah pilihan editor
vertikal dalam kontent
Bagikan

Berita Terkait
Terkini