Buliran, Pekanbaru - Kondisi keuangan Pemprov Riau semakin mengkhawatirkan. Defisit anggaran yang membengkak membuat berbagai proyek, termasuk hibah untuk instansi vertikal seperti RS Bhayangkara dan pembangunan Rumah Dinas Kajati Riau, harus dievaluasi ulang. Bahkan, Pemprov terpaksa memangkas beberapa program demi menutupi kekurangan anggaran yang terus membesar.
Gubernur Riau H Abdul Wahid menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pelayanan publik. Namun, tanpa solusi konkret, pelayanan pun berpotensi terhambat. Saat bertemu Kajati Riau, Wahid mengungkapkan bahwa defisit APBD 2025 yang diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun semakin membebani keuangan daerah.
"Kita akan bicara lagi soal dana hibah dan proyek-proyek lainnya. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, kita harus melakukan rasionalisasi besar-besaran," ujar Wahid.
Situasi keuangan daerah semakin pelik dengan adanya utang tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp1 triliun, gaji pegawai yang masih tertunggak Rp700 juta, serta tunda salur Rp550 juta. Total akumulasi beban anggaran mencapai Rp2,2 triliun, mengancam kelangsungan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan, TPP ASN yang sebelumnya menjadi tunjangan pegawai bisa jadi masuk daftar pemangkasan jika tekanan fiskal tidak bisa diatasi. Meskipun THR ASN tetap dijamin karena instruksi presiden, langkah ini tidak mengubah kenyataan bahwa kondisi keuangan daerah dalam posisi kritis.
Ketika ditanya wartawan mengenai dampak defisit terhadap pembangunan, Wahid mengakui bahwa situasi ini tidak bisa dihindari. Infrastruktur bisa terganggu, proyek-proyek bisa tertunda, dan perekonomian masyarakat bisa terkena imbas.
"Kita usahakan jangan sampai ada jalan yang putus. Tapi kalau anggaran tidak mencukupi, mau bagaimana lagi? Kita harus memilih mana yang paling mendesak," katanya dengan nada pasrah.
Bahkan proyek pengadaan payung elektrik di Masjid Agung An Nur yang sebelumnya direncanakan, kini berada dalam ketidakpastian.
Tanpa langkah konkret untuk menekan defisit dan meningkatkan pendapatan, Pemprov Riau menghadapi ancaman stagnasi pembangunan dan terhambatnya pelayanan publik. Masyarakat pun harus bersiap menghadapi kemungkinan pemangkasan anggaran di berbagai sektor. (Red).
Editor : Buliran News