Buliran, Pekanbaru - Kondisi keuangan Pemprov Riau semakin mengkhawatirkan. Defisit anggaran yang membengkak membuat berbagai proyek, termasuk hibah untuk instansi vertikal seperti RS Bhayangkara dan pembangunan Rumah Dinas Kajati Riau, harus dievaluasi ulang. Bahkan, Pemprov terpaksa memangkas beberapa program demi menutupi kekurangan anggaran yang terus membesar.
Gubernur Riau H Abdul Wahid menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pelayanan publik. Namun, tanpa solusi konkret, pelayanan pun berpotensi terhambat. Saat bertemu Kajati Riau, Wahid mengungkapkan bahwa defisit APBD 2025 yang diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun semakin membebani keuangan daerah.
"Kita akan bicara lagi soal dana hibah dan proyek-proyek lainnya. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, kita harus melakukan rasionalisasi besar-besaran," ujar Wahid.
Situasi keuangan daerah semakin pelik dengan adanya utang tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp1 triliun, gaji pegawai yang masih tertunggak Rp700 juta, serta tunda salur Rp550 juta. Total akumulasi beban anggaran mencapai Rp2,2 triliun, mengancam kelangsungan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Bahkan, TPP ASN yang sebelumnya menjadi tunjangan pegawai bisa jadi masuk daftar pemangkasan jika tekanan fiskal tidak bisa diatasi. Meskipun THR ASN tetap dijamin karena instruksi presiden, langkah ini tidak mengubah kenyataan bahwa kondisi keuangan daerah dalam posisi kritis.
Editor : Buliran News
