Buliran, Pekanbaru - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Ir SF Haryanto MT tampak pasrah saat menanggapi defisit anggaran yang membayangi APBD Pemprov Riau tahun 2025. Ia menyebut defisit ini sebagai masalah klasik yang terjadi berulang kali, seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, defisit ini terjadi karena penerimaan daerah jauh dari target. Dari rencana pendapatan Rp1,6 triliun di tahun 2023, yang terealisasi di 2024 hanya sekitar Rp200 miliar. Selisih yang begitu besar ini tentu berdampak pada belanja daerah, tetapi ia menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
"Kenapa ini turun? Informasi dari PHR, mereka akan menggalakkan produksi 1 juta barel per hari. Tapi biaya operasionalnya sangat tinggi, sehingga deviden yang seharusnya untuk daerah justru tersedot ke sana," ujarnya saat ditemui di Mapolda Riau, Senin pagi (17/3/2025).
Ia mengakui bahwa Riau seharusnya mendapat Rp1,6 triliun, tetapi hanya kebagian Rp200 miliar. Namun, ia menegaskan agar persoalan ini tidak perlu dipermasalahkan, meskipun dampaknya sangat nyata terhadap kas daerah.
Tak hanya itu, dana dari pemerintah pusat pun tak kunjung dikirim, memperparah kondisi keuangan daerah. Pajak kendaraan yang selama ini menjadi salah satu andalan penerimaan daerah juga hanya mencapai 80 persen dari target.
Namun, meski semua indikasi menunjukkan situasi yang kian sulit, SF Haryanto tetap menyampaikan optimisme yang terdengar lebih seperti penghiburan diri. "Ndak perlu dirisaukan lah. Sama seperti rumah tangga, kadang rencana dapat uang hari ini, tapi tak jadi dapat. Itu biasa," katanya, seolah menganggap defisit ini sebagai sesuatu yang lumrah tanpa solusi konkret.
Sementara itu, mengenai kontroversi payung elektrik di halaman Masjid Raya Annur, SF Haryanto mengatakan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Polda Riau dan Kejati Riau serta telah melibatkan tenaga ahli dari berbagai universitas.
Menurutnya, permasalahan utama ada pada kualitas payung yang jauh di bawah standar. "Payungnya itu panjangnya 22 meter, tapi kecepatan angin melebihi kekuatan payung, jadi patah. Ini ada dalam rekomendasi dari UI, ITB, dan profesor-profesor," ungkapnya.
Namun, solusi yang ia tawarkan pun masih menggantung. "Kalau duit cukup, 2025 ini diperbaiki," katanya, tanpa menjelaskan bagaimana cara Pemprov Riau akan mengatasi masalah pendanaan proyek ini.
Ketika ditanya soal pernyataannya sebelumnya yang menyebut tenaga ahli proyek ini abal-abal, SF Haryanto memilih untuk menghindari pertanyaan. "Nah kalau itu, jangan saya jawablah," katanya singkat, seolah enggan mengungkap lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. (Red).
Editor : Buliran News