Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Kementerian PUPR, OJK, dan BTN sendiri, untuk mengevaluasi kembali proyek-proyek perumahan bersubsidi. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki rumah-rumah yang bermasalah.
Jangan sampai program yang seharusnya membantu rakyat justru menjadi jebakan, di mana konsumen dirugikan dan dipaksa bertahan di rumah yang tidak layak huni. (Tim).
Editor : Buliran News
