Buliran, Pekanbaru - Gubernur Riau, Abdul Wahid, meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau yang dianggap stagnan dan minim hasil nyata. Saat melakukan kunjungan kerja ke kantor DLHK pada Rabu (5/3/2025), Wahid menegaskan bahwa program yang diajukan dinas tersebut hanya sebatas rencana di atas kertas tanpa progres signifikan di lapangan."Saya melihat program-program di DLHK ini hanya sekadar peningkatan di atas kertas, tetapi tidak ada progres yang benar-benar terlihat. Jangan hanya sibuk dengan laporan dan anggaran, tetapi tidak ada dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Saya minta DLHK menyusun rencana kerja yang lebih konkret dan dapat diukur, bukan sekadar formalitas!" tegas Wahid dengan nada tajam.
Selain itu, Wahid mengultimatum DLHK agar menghentikan segala bentuk birokrasi berbelit yang justru menghambat investasi di Riau. Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk menarik lebih banyak investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah."Saya tidak mau mendengar ada investor yang dipersulit perizinannya tanpa alasan yang jelas. Jika ada pihak yang sengaja memperlambat, saya pastikan akan ada tindakan tegas!" ujarnya.
Mendukung sikap Gubernur, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga melontarkan peringatan keras kepada pejabat DLHK. Ia mengungkap adanya praktik tak wajar dalam pengambilan keputusan di dinas tersebut dan menuntut agar segera dihentikan."Saya tahu kebiasaan itu masih ada, dan saya minta segera dihentikan. Jangan ada lagi permainan di balik meja. Kita ingin membawa perubahan nyata untuk Riau, bukan sekadar basa-basi!" ujar Hariyanto dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Hariyanto menekankan bahwa percepatan investasi adalah kunci membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di Riau. Oleh karena itu, setiap proses perizinan harus dilakukan secara transparan dan efisien tanpa hambatan yang tidak perlu.Evaluasi keras ini menjadi alarm bagi DLHK Riau untuk segera berbenah. Pemerintah provinsi tak akan mentolerir ketidakseriusan dalam menjalankan program lingkungan dan kehutanan, serta akan memastikan kebijakan yang lebih kondusif bagi dunia usaha di daerah. (Red).
Editor : Buliran News