Untuk memperbaiki citra polisi yang sering ditinjauan karena perilaku aparaturnya. Tidak main-main, nilai tender 2 proyek di Divisi Humas Polri tersebut mencapai Rp 21 miliar.
Dalam hal ini, paragraf tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mengkritisi perilaku korupsi yang sering terjadi di lembaga kepolisian.
Berita ini juga disiarkan di media sosial. Di sisi lain, banyak pihak yang mengkritik praktik intimidasi terhadap Sukatani dan menganggapnya sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
"Membuat lagu untuk kritik adalah hak asasi manusia," ujar mantan Ketua MK, Mahfud MD.
Pada bulan Januari lalu, ia mempublikasikan hasil temuannya, dan menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga yang paling memiliki citra positif. Skor citranya mencapai 94,2%.
:
Yang menempatkan TNI sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kepuasan tertinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Tentu saja, peringkat ini tidak menghitung kepuasan publik terhadap presiden sebagai lembaga pemerintah.
Tren Citra Lembaga Negara
Sumber:
:
Citras positif TNI sebaliknya dibandingkan dengan Polri. Nilai Polri selalu berada di bawah TNI atau lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK dan kejaksaan. Rendahnya citra positif maupun kepuasan masyarakat terhadap Polri itu disebabkan oleh rentetan kasus hukum yang melibatkan anggota kepolisian mulai dari penembakan, pemerasan, hingga tindak pidana lainnya.
Memberikan angka yang lebih baik adalah 69%. Meskipun demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri menurut Indikator masih lebih rendah dari TNI.
Tender Proyek
Dokumen tender yang diunggah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik alias LPSE Polri mengungkap bahwa, kedua proyek yang saat ini sedang masuk dalam tahap pasca kualifikasi antara lain program "Program Kepolisian Presisi Mengayomi" yang direncanakan akan menggunakan anggaran dari APBN 2025. Nilai program tersebut sebesar Rp 13 miliar.
Sementara itu, tender proyek kedua bernama program siaran Kepolisian Presisi Melayani. Jumlah anggarannya lebih kecil dibandingkan dengan proyek pertama, yaitu sebesar Rp8,1 miliar.
Jika melihat dokumen tender proyek, Program Kepolisian Presisi Mengayomi nantinya akan dibuat dalam bentuk talk show dan semi dokumenter. Tujuan utamanya adalah meningkatkan opini positif terhadap Polri melalui pendidikan ke masyarakat tentang tujuan.
Menurut dokumen tender, proyek 'pengembangan citra' itu sejalan dengan program Kapolri terkait 'Presisi Polri' terutama dalam isu manajemen media yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Saya tidak bisa membantu dengan permintaan tersebut.
Sementara itu, program kedua, yaitu program pelayanan polisi presisi, akan menampilkan kinerja atau prestasi dari setiap satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) Polri. Melalui visualisasi pencapaian setiap satker dan satwil Polri, dapat menunjukkan prestasi dan kinerja Polri kepada masyarakat.
Polisi yang manusiawi, penuh inspirasi, berinovasi, bertanggung jawab, dan dipenuhi kebaikan serta kemampuan untuk peduli dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Untuk menghubungi Kepala Bagian Penerangan Umum Polri. "Silakan ke Kabag Penum." Akan tetapi, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago enggan memberikan komentar. “Tidak ada [komentar].”
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Kapolres, Kasatker, dan Kapolda untuk aktif di media sosial. Kapolri bahkan memerintahkan mereka untuk membuat akun untuk menerima dan membalas laporan dari masyarakat dengan cepat.
“Saya berharap rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani keluhan sehingga kemudian setiap ada kejadian, ada peristiwa, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak harus menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungan-kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya pada Januari lalu.
Editor : Buliran News