Pada saat yang sama, di Surakarta, muncul gerakan anti-kekuasaan tradisional dari kelompok-kelompok sayap kiri yang menentang feodalisme.
Sri Manggala menjelaskan bahwa mereka menentang Keraton Surakarta karena masih memilih pejabat-pejabat daerah yang sebelumnya sudah berkuasa pada masa kolonial.
Hal ini pun menyebabkan gejolak sosial di daerah tersebut, yang diwarnai dengan aksi penculikan, pembunuhan terhadap patih, dan pembakaran kantor kantor pemerintahan.
Pada akhirnya, pada bulan Juli 1946, status khas Surakarta kemudian ditangguhkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Sri Margana, gerakan seperti itu tidak terjadi di wilayah-wilayah yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII karena kepemimpinan keduanya dianggap pro-republik.
"Ya karena mereka menghadapi reaksi politik yang berbeda," ujarnya.
Sri Margana menjelaskan Surakarta telah beberapa kali berusaha untuk memulihkan status keistimewaannya, tetapi gagal.
"Ya, kalau penyesalan bergabung [dengan Indonesia] itu maksudnya adalah itu [....] kurang lebih secara sejarah latar belakangnya itu," ujar Sri Margana.
Kita tidak mengetahui apakah ada janji-janji yang diberikan oleh pemerintah kepada Kasunanan Surakarta.
Di pihak lain, Sri Margana menyebutkan bahwa aset-aset Keraton Solo yang digunakan oleh pemerintah daerah perlu penjelasan mengenai status hukumnya.
Editor : Buliran News
