Badan Pengawas Danantara bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas oleh Badan Pelaksana. Lebih lanjut, Badan Pengawas Danantara memiliki delapan kewenangan.
Mengadakan penilaian capaian indikator kinerja utama.
Menghadapkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Presiden.
Mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan dan/atau menurunkan modal BPI Danantara kepada Presiden.
Menghentikan sementara anggota badan pelaksana.
Sementara itu, Badan Pelaksana BPI Danantara harus dipimpin oleh unsur profesional. Salah satu anggota badan pelaksana ditunjuk menjadi Kepala Badan Pelaksana.
Ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa semua anggota lembaga pelaksana dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu, masa jabatan anggota lembaga pelaksana adalah 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya yang satu kali.
Amandemen UU BUMN juga menetapkan syarat-syarat bagi seseorang untuk menjabat sebagai anggota lembaga pelaksana. Tiga persyaratan khusus untuk menjabat Badan Pelaksana BPI adalah berusia maksimal 70 tahun pada masa pengangkatannya pertama, bukan merupakan pengurus atau anggota partai politik, serta memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, atau manajemen perusahaan.
“Badan Pelaksana bertugas mengelola operasional BPI Danantara.”
Berikut adalah enam wewenang Badan Pelaksana BPI Danantara dalam melaksanakan tugasnya.
Lebih lanjut, Badan Pelaksana Danantara menetapkan pembagian tugas setiap anggota badan pelaksana dengan persetujuan Dewan Pengawas. Badan Pelaksana juga membentuk komite penginvestasian dan komite pengelolaan risiko.
Editor : Buliran News
