Wakil Rakyat Sahkan Revisi UU Otsus Papua

BuliranNews. JAKARTA - Wakil rakyat di gedung DPR RI, akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (UU). Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (15/7)."Apakah RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta persetujuan kepada anggota, diikuti seruan setuju dari sejumlah anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengatakan, sebanyak 18 pasal mengalami perubahan serta ada penambahan dua pasal baru. Ia berharap revisi kali ini tak mengulangi pelaksanaan UU Otsus Papua terdahulu yang dinilai banyak kekurangan."Keledai sekalipun tidak mau masuk ke lubang yang sama. Oleh sebab itu, mari kita berkomitmen, sekali lagi mari kita berkomitmen untuk melaksanakan seluruh revisi undang-undang ini sesuai dengan tugas dan wewenang kita masing-masing," kata politikus PDIP itu dalam rapat paripurna kemarin.

Ada sejumlah revisi krusial terhadap UU terdahulu. Di antaranya Pasal 28 yang sebelumnya membolehkan pendirian partai politik lokal di Papua dihapus. Pasal itu merupakan salah satu kompromi terhadap tuntutan referendum kemerdekaan Papua saat UU Otsus dibentuk pada 2001 lalu.Selain itu, pada Pasal 34 dana otsus Papua dinaikkan menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAU) per tahun dan dibayarkan hingga 2041. Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan, aturan ini diperkirakan menguras kas negara senilai Rp 234,6 triliun seiring asumsi kenaikan DAU sebesar 3,02 persen tiap tahunnya. Jumlah itu juga lebih dari dua kali lipat kucuran dana otsus Papua dua dekade belakangan sebesar Rp 101,2 triliun.

Untuk megupayakan dana itu digunakan dengan benar, Pasal 36 mewajibkan alokasi anggaran 35 persen untuk pendidikan, 25 persen untuk kesehatan, 30 persen untuk infrastruktur dan 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, Pasal 68A juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas otsus Papua yang dipimpin wakil presiden dan bertanggung jawab pada presiden.Revisi krusial lainnya pada Pasal 76. Pemerintah pusat dan DPR kini dapat memekarkan wilayah Papua tanpa persetujuan Majelis Rayat Papua (MRP) dan DPRP seperti yang diatur sebelumnya. Pemerintah pusat mengklaim revisi ini atas dasar usulan pemekaran dari rakyat Papua. Sebaliknya, pihak MRP menyatakan tak pernah ada pemekaran tersebut.

Sedangkan, Pasal 38 mengatur secara normatif bahwa usaha perekonomian di Papua harus untuk kesejahteraan rakyat Papua. Usaha perekonomian di Papua juga wajib memperhatikan SDM setempat dan mengutamakan orang asli Papua. "Dengan demikian anak-anak asli Papua yang memenuhi syarat pendidikan dapat direkrut sebagai tenaga kerja," kata Komarudin Watubun.Pembahasan revisi UU Otsus Papua ini tergolong lekas. Wacananya dimulai oleh pemerintah pusat pada akhir 2020, menjelang berakhirnya tenggat Otsus Papua Jilid I pada Desember 2021.

Dalam pembahasannya, 18 kementerian dilibatkan dalam pembahasan, dan sejumlah lembaga dilibatkan. Pada 1 Juli 2021, Pansus RUU Otsus menyepakati daftar inventaris masalah rancangan regulasi tersebut.Tak sampai dua pekan, pada 12 Juli DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Otsus Papua dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Pengesahan kemudian dilakukan pada Kamis (15/7) kemarin. Artinya, hanya enam bulan saja regulasi itu dibahas di DPR.

Pada hari pengesahan UU Otsus kemarin, sejumlah unjuk rasa penolakan Otsus Papua Jilid II kembali di gelar. Di Manokwari, ratusan mahasiswa dan warga menggelar aksi unjuk rasa di jalan depan Kampus Universitas Papua.Aksi tersebut diadang puluhan aparat kepolisian dengan perangkat antihuru-hara. Akibat hadangan tersebut, para pengunjuk rasa melakukan aksi duduk di tengah jalan di Jalan Tugu Amban, kampus Universitas Papua.

Sedangkan di Jakarta, sejumlah mahasiswa Papua melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan. Aksi itu tak berlangsung lama karena dibubarkan aparat kepolisian. Unjuk rasa menolak pengesahan RUU Otsus juga digelar di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.Sehari sebelumnya, 23 mahasiswa Universitas Cendrawasih ditangkap kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa di Jayapura. Ketua BEM Uncen, Yops Itlay juga menyatakan, sejumlah mahasiswa terluka. Ia berdalih, penolakan mereka lakukan karena pembahasan RUU Otsus dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat di Papua.

Selain penolakan, warga Papua juga mengharapkan UU Otsus dan dana yang menyertainya tak lagi diselewengkan. "Sasaran otsus ini kan untuk bagaimana kesejahteraan orang asli Papua (OAP), tetapi kalau kita jadi pimpinan yang pintar-pintar belok sana, belok sini (tidak sesuai UU) ya kita tahu dirilah. Kita merugikan kita punya generasi ke depan, khususnya OAP," kata Lukas Kossay, seorang pegawai instansi di Jayawijaya, kemarin.Menurut dia, jika pada otsus tahap pertama progres pembangunan tidak signifikan, maka pada otsus tahap kedua harus dimanfaatkan dengan baik. "Jadi saya harap dari kita saja. Anak-anak daerah yang sudah jadi pimpinan, pengambil keputusan, mari kita manfaatkan ini dengan baik dan tidak usah dipolitisasi dengan berbagai politik," kata dia.