BuliranNews, JAKARTA - Jika selama ini, para legislator kerap berbeda pandangan bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, maka kali ini masyarakat perlu memberikan apresiasi bahkan jempol bagi para wakilnya. Kenapa demikian? Karena seluruh fraksi di Senayan "mau" satu suara menolak pengadaan fasilitas hotel untuk isolasi anggota DPR. Mereka menganggap pengadaan fasilitas tersebut tidak tepat.Untuk diketahui, adanya fasilitas hotel untuk isolasi anggota dewan itu diketahui dari adanya surat yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR. Selain untuk anggota DPR, fasilitas itu juga diperuntukkan untuk PNS, staf hingga tenaga ahli.
Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan fasilitas hotel untuk isoman bukan program yang dianggarkan. Anggaran fasilitas itu bersumber dari anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi."Jadi anggaran COVID ini anggaran kontingensi, bukan yang diprogramkan. Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran COVID kan sekarang ada di setiap kementerian," ungkapnya.
Fasilitas itu pun ditolak semua fraksi di DP. Beberapa ada yang meminta pengadaan itu dibatalkan. Beberapa juga meminta agar anggaran untuk isolasi disumbangkan ke masyarakat terdampak pandemi.Simak sikap 9 fraksi di DPR terkait pengadaan hotel tersebut:
PANPAN bersuara lantang menolak fasilitas tersebut. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meminta fasilitas isoman di hotel tersebut dibatalkan.
"Bahwa terhadap keputusan Sekjen DPR yang menyediakan hotel untuk isoman para anggota DPR yang terpapar COVID-19, saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7).PKB
Senada dengan Yandri, Waketum PKB Jazilul Fawaid menyatakan fraksinya menolak fasilitas hotel untuk anggota DPR terpapar COVID. Lebih baik, menurutnya, uangnya dipergunakan untuk membantu masyarakat yang sedang menjalani isoman."F-PKB tegas menolak, kami mendahulukan kepentingan rakyat sesuai maklumat Ketum PKB agar jajaran F-PKB turun tangan melayani masyarakat yang sedang isoman," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (28/7).GolkarAnggota Fraksi Golkar DPR, Sarmuji, juga menolak fasilitas tersebut. Dia menilai program Kesetjenan DPR itu tak sensitif.
"Tidak ada urgensinya isoman anggota DPR dibiayai negara. Di saat rakyat kesulitan mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan isoman di rumah masing-masing, kesekjenan DPR membuat program yang tidak sensitif dengan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Lagian kalau untuk Isoman seharusnya anggota DPR masih bisa menggunakan dana pribadinya masing-masing," ungkapnya, Kamis (29/7).Waketum Golkar Nuruf Arifin menyatakan tidak perlu ada pengistimewaan bagi anggota DPR. Lebih baik menurutnya, anggaran itu digunakan untuk disumbangkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi.
"Kami konsisten dengan pernyataan sebelumnya, bahwa tidak perlu ada tindakan pengistimewaan bagi para anggota parlemen. Fasilitas yang diberikan kesetjenan sebaiknya disumbangkan untuk nakes dan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kami menolak ide-ide yang memperlihatkan tidak adanya sensitivitas dan keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.PDIP
Anggota Fraksi PDIP PDR Hendrawan Supratikno menyuarakan pendapat serupa. Menurut dia, program itu berlebihan."Hemat saya, jelas itu berlebihan alias mubazir, mohon kembalikan saja anggarannya untuk kepentingan rakyat yang isoman," kata Hendrawan.
Editor : Buliran News
