BuliranNews, DEPOK - Dokumen kependudukan, baik itu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan lain sebagainya, dihadirkan untuk memudahkan pemerintah mengelola adiministrasi kependudukan. Karena itu, kepada seluruh masyarakat diimbau untuk mematuhinya.Mematuhi administrasi dokumen kependudukan, tak hanya untuk kepentingan warga negara Indonesia saja, namun juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia.
"Jika tak mematuhi aturan dan ketentuan tersebut, tentu saja ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Dan harus diingat, taat dan patuh terhadap administrasi dan dokumen kependudukan merupakan bukti masyarakat mendukung program pemerintah dalam hal kependudukan," ujar Lurah Cilangkap, Teguh Santoso saat menjadi narasumber di kegiatan Pemberdayaan RT, RW dan LPM, Rabu (15/12).
Karenanya, Teguh mengimbau agar tak ada lagi warga di Kecamatan Tapos yang mengabaikan perihal administrasi dan dokumen kependudukan itu, pun juga terhadap masyarakat yang pindah keluar dan pindah masuk ke wilayah Depok.Camat tapos, Abdul Mutolib yang ditanya terkait kepatuhan warga Kecamatan Tapos dalam mengurus dokumen kependudukan tersebut dengan bangga mengatakan persentasenya sangat tinggi.
[caption id="attachment_13237" align="alignnone" width="488"]
Camat Tapos, Abdul Mutolib[/caption]"Persentasenya sangat tinggi, mungkin mendekati 100 persen. Kalaupun ada yang belum, itu hanya karena keterlambatan proses pendataan semata," ucapnya.
Meskipun tingkat kepatuhan itu cukup tinggi, Abdul Mutolib tetap mengimbau agar warga yang masih belum memiliki dokumen kependudukan sementara usianya telah mencukupi, harus secepatnya memprosesnya dengan melakukan pelaporan dan pendataan di kantor lurah masing-masing.
"Jangan abai dokumen itu, karena semuanya demi kepentingan kita juga," ucapnya. (ted)
Editor : Buliran News