BuliranNews, BRUSSELS - Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet meminta negara-negara yang mempertimbangkan wajib vaksin untuk menghormati HAM masyarakat. Dia mengatakan vaksinasi tidak dapat dipaksakan."Dalam keadaan apa pun orang tidak boleh diberikan vaksin secara paksa, bahkan jika penolakan seseorang untuk mematuhi kebijakan vaksinasi wajib dapat menimbulkan konsekuensi hukum lainnya, termasuk, misalnya, denda yang sesuai," kata dalam sebuah seminar melalui pesan video, Rabu (8/12), dikutip dari AFP.
[caption id="attachment_12816" align="alignnone" width="493"]
TOLAK - Warga Eropa menolak vaksinasi Covid-19[/caption]Ini bukan pertama kalinya organisasi dunia menyerukan hal ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Eropa sebelumnya memperingatkan agar pemerintah tidak mewajibkan vaksin Covid kepada masyarakat, meski kasus infeksi semakin tinggi di banyak negara.
Pembicaraan ini muncul setelah semakin banyak negara di Eropa, termasuk Jerman, memperdebatkan wajib vaksin Covid-19. Ini muncul setelah Austria mengumumkan pada November akan mewajibkan vaksinasi mulai 1 Februari 2022, yang memicu protes besar warganya."Mandat seputar vaksinasi adalah pilihan terakhir yang mutlak dan hanya berlaku ketika semua opsi yang layak untuk meningkatkan penyerapan vaksinasi telah habis," kata direktur WHO Eropa Hans Kluge kepada wartawan, Selasa (7/12).
[caption id="attachment_12817" align="alignnone" width="513"]
TOLAK - Warga Eropa berunjuk rasa menolak vaksinasi Covid-19[/caption]"Efektivitas mandat sangat spesifik konteksnya," kata Kluge, menambahkan bahwa kepercayaan publik dan kepercayaan pada pihak berwenang perlu dipertimbangkan.
"Apa yang dapat diterima di satu masyarakat dan komunitas mungkin tidak efektif dan dapat diterima di masyarakat lain," tambahnya.Kasus infeksi corona kian tinggi, terutama pada negara-negara Eropa. Varian baru virus corona omicron juga memicu kenaikan kasus. (*/tfa)
Editor : Buliran News