BuliranNews, JAKARTA - Per Oktober 2021, total hutang pemerintah Indonesia tercatat Rp 6.687,28 triliun. Jumlah ini turun ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 6.711,52 triliun. Hutang negara di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bertambah selama empat bulan beruntun. Penurunan ini menjadi yang pertama sejak Mei 2021."Posisi hutang pemerintah per akhir Oktober 2021 berada di angka Rp 6.687, 28 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,69 persen. Posisi utang pemerintah pusat mengalami penurunan apabila dibandingkan posisi utang akhir September 2021 sebesar Rp 24,24 triliun. Penurunan ini sebagian disebabkan adanya penurunan utang dari Surat Berharga Negara valas sebesar Rp 13,85 triliun serta penurunan pinjaman sebesar Rp 15,26 triliun," papar dokumen APBN Kita edisi November 2021.
Tidak hanya secara nominal, persentase utang pemerintah terhadap PDB juga turun. Kalau yang ini, penurunannya malah lebih konsisten.Per akhir kuartal III-2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 36,98%. Setelah mencapai puncaknya pada kuartal IV-2020, angkanya terus menurun.
Hutang pemerintah meninggi karena kebutuhan tidak terduga akibat pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19). Pandemi melumpuhkan ekonomi, karena pemerintah terpaksa menarik 'rem darurat'. Aktivitas dan mobilitas masyarakat dibatasi demi menekan risiko penyebaran virus yang awalnya mewabah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China tersebut.Aktivitas dan mobilitas yang terbatas membuat ekonomi 'pincang'. Otomatis setoran pajak pun seret, karena pajak dibayarkan ketika terjadi geliat ekonomi.
Di sisi lain, pengeluaran bertambah karena pemerintah menjadi satu-satunya harapan. Pemerintah harus menanggung biaya kesehatan yang membengkak sekaligus menopang 'dapur' rakyat dengan berbagai stimulus.Dalam kondisi penerimaan turun sementara pengeluaran naik tajam, mau tidak mau, suka tidak suka, selisihnya harus ditutup dari utang. Jadi sangat wajar kalau kita melihat utang pemerintah meroket pada masa pandemi ini.
Ingat, pandemi virus corona adalah fenomena global, tidak unik di Indonesia. Oleh karena itu, lonjakan utang pemerintah terjadi di mana-mana.Coba kita lihat negara-negara tetangga. Malaysia, misalnya, total utang pemerintah Negeri Harimau Malaya per akhir kuartal III-2021 adalah US$ 231,51 miliar. Dengan asumsi US$ 1 setara dengan Rp 14.340 seperti kurs tengah Bank Indonesia (BI) 29 November 2021, utang pemerintah Malaysia adalah Rp 3.319,9 triliun, tertinggi sepanjang sejarah.
Secara nominal, utang pemerintah Malaysia memang tidak sebesar Indonesia. Namun kalau melihat rasio terhadap PDB, jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia.Per akhir kuartal III-2021, rasio utang pemerintah Malaysia terhadap PDB adalah 64,68%. Sebelum pandemi, angkanya adalah 52,41%. Demi menangani pandemi, pemerintah Malaysia pun terpaksa menambah utang, sama seperti Indonesia.
Kemudian Singapura. Per akhir kuartal III-2021, total utang pemerintah Negeri Singa adalah US$ 562,85 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini setara dengan Rp 8.071,35 triliun, lebih tinggi ketimbang Indonesia.Rasio utang pemerintah Singapura terhadap PDB juga luar biasa tinggi. Pada kuartal III-2021, angkanya mencapai 150,49%. Indonesia yang masih di bawah 40% tentu tidak bisa dibandingkan.
Kalau melihat dari sisi nominal, Indonesia adalah yang terbesar kedua, hanya kalah dari Singapura. Namun mengingat Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara, satu-satunya negara ASEAN di G20, maka rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB adalah yang terendah. (*/cha)