BuliranNews, DEPOK - Pemerintah Kota Depok diminta untuk mempercepat dan mempermudah turunnya anggaran yang sifatnya penguatan kesejahteraan kemasyarakatan, baik bersifat bantuan ataupun sifatnya program UMKM."Pemerintah harus berpacu dengan waktu, agar anggaran yang telah dialokasikan melalui pos-pos anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tak terberdayakan atau dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA)," kata anggota DPRD Kota Depok, H Iman Yuniawan SM MM.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, jika pemerintah tak segera mempercepat atau mempermudanya, sudah barang tentu anggaran tersebut tak terserap sesuai dengan peruntukannya."Pemerintah jangan hanya berfikir tentang SILPA, sebab hal itu tak akan membuat masyarakat terberdayakan secara anggaran. Lagi pula, kita perlu pertanyakan bunga dari SILPA itu terdistribusi kepada siapa? Sebab masyarakat sudah barang tentu tak akan kebagian," imbuhnya.
Masyarakat yang telah dibelenggu oleh pandemi corona berkepanjangan hampir dua tahun terakhir ditambah terpaan bencana banjir beberapa hari lalu, tentunya sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah."Karenanya, sekali lagi saya ingatkan. Jangan mempersulit sesuatu jika sesungguhnya hal itu mudah dilakukan. Permudahlah alur program kemasyarakatan agar mereka bisa terberdayakan secara ekonomi," imbuhnya.Sebagai wakil rakyat, H Iman mengatakan bahwa dia selalu berupaya untuk mengingatkan pemerintah akan hal itu. Apalagi tahun anggaran 2021 hanya bersisa satu setengah bulan lagi.(ted)
Editor : Buliran News
