SECARA etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau.
Versi kedua menyebutkan bahwa Riau berasal dari kata Riahi yang berarti air laut. Kata ini diduga berasal dari tokoh Sinbad al-Bahar dalam kitab Seribu Satu Malam. Sementara versi ketiga menyebutkan bahwa kata ini berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata Rioh atau Riuh, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja.
Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya , seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.
Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).
Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember /I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara rsemi menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.
Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur pulau Sumatra. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura.
Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru, dan kota besar lainnya adalah kota Dumai. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk provinsi Riau berjumlah 6.394.090 jiwa, dengan kepadatan penduduk 96,46 jiwa/km².
Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005.
Rata-rata 160.000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, bekas wilayah Keresidenan Riau dilebur dan tergabung dalam Provinsi Sumatra yang berpusat di Bukittinggi. Seiring dengan penumpasan simpatisan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Sumatra Tengah dimekarkan lagi menjadi tiga provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan.
Ketika itu, Sumatra Tengah menjadi basis terkuat dari PRRI, situasi ini menyebabkan pemerintah pusat membuat strategi memecah Sumatra Tengah dengan tujuan untuk melemahkan pergerakan PRRI. Selanjutnya pada tahun 1957, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Sumatra Tengah dimekarkan menjadi tiga provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatra Barat. Kemudian yang menjadi wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk adalah bekas wilayah Kesultanan Siak Sri Inderapura dan Keresidenan Riau serta ditambah Kampar.
Riau sempat menjadi salah satu daerah yang terpengaruh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada akhir 1950-an. Pemerintah pusat menggelar Operasi Tegas dibawah pimpinan Kaharuddin Nasution, yang kelak menjadi gubernur provinsi ini, dan berhasil menumpas sisa-sisa simpatisan PRRI.
Setelah situasi keamanan berangsur pulih, pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota provinsi dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, yang secara geografis terletak di tengah-tengah. Pemerintah akhirnya menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi yang baru pada 20 Januari 1959 lewat Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25.
Masa Orde Baru
Setelah jatuhnya Orde Lama, Riau menjadi salah satu tonggak pembangunan ekonomi Orde Baru yang kembali menggeliat. Pada tahun 1944, ahli geologi NPPM, Richard H. Hopper dan Toru Oki bersama timnya menemukan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara yaitu di Minas, Siak. Sumur ini awalnya bernama Minas No. 1. Minas terkenal dengan jenis minyak Sumatra Light Crude (SLC) yang baik dan memiliki kadar belerang rendah.
Pada masa awal 1950-an, sumur-sumur minyak baru ditemukan di Minas, Duri, Bengkalis, Pantaicermin, dan Petapahan. Eksploitasi minyak bumi di Riau dimulai di Blok Siak pada September 1963, dengan ditandatanganinya kontrak karya dengan PT California Texas Indonesia (kini menjadi Chevron Pacific Indonesia). Provinsi ini sempat diandalkan sebagai penyumbang 70 persen dari produksi minyak nasional pada tahun 1970-an.
Riau juga menjadi tujuan utama program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintahan Soeharto. Banyak keluarga dari Pulau Jawa yang pindah ke perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang baru dibuka di Riau, sehingga membentuk suatu komunitas tersendiri yang kini berjumlah cukup signifikan.
Era reformasi
Pada tahun 1999, Saleh Djasit terpilih menjadi putra daerah asli Riau kedua (selain Arifin Achmad) dan pertama dipilih oleh DPRD Provinsi sebagai gubernur. Pada tahun 2003, mantan Bupati Indragiri Hilir, Rusli Zainal, terpilih menjadi gubernur, dan terpilih kembali lewat pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 2008. Mulai tanggal 19 Februari 2014, Provinsi Riau secara resmi dipimpin oleh gubernur, Annas Maamun. Baru memimpin 7 Bulan, Annas Maamun dilengserkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menangkap Tangan Annas Maamun dalam kasus Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kuansing. Saat Ini Provinsi Riau di pimpin oleh Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman).
Setelah kejatuhan Orde Baru, Riau menjadi salah satu sasaran provinsi yang akan dimekarkan. Pada tahun 2002, pemerintah menetapkan pemekaran Kepulauan Riau yang beribu kota di Tanjung Pinang, dari provinsi Riau.
Kondisi dan sumber daya alam
Geografi
Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.
Sumber daya alam
Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya, dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.
Gubernur Riau dari masa ke masa :
- Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960
- H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
- H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
- Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980
- H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
- H. Imam Munandar Periode 1980 -1988
- H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
- Atar Sibero (Plt) 1988
- H. Soeripto Periode 1988 – 1998
- H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
- H.M. Rusli Zainal Periode 2003 – September 2008 dan periode November 2008 -2013.
- H. Wan Abubakar MSi Periode September 2008 – Nopember 2008 (Plt. Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti Pilkada Gubernur Riau periode 2008 – 2013)
- H. M. Rusli Zainal Periode 2008 – 2013
- Prof.Dr.Djohermansyah Djohan,MA (Plt) Periode 2013 – 2014
- Drs. H. Annas Maamun Periode Februari 2014 – September 2014
- Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA Periode 2014 – 2019
- Drs. H. Syamsuar, M.Si Periode 2019 – Sekarang
Daerah Tingkat II di Provinsi Riau :
- Kabupaten Bengkalis, Pusat Pemerintahan di Bengkalis, Luas Wilayah 6.975,41 KM2, Jumlah Penduduk : 537.142 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 11, Jumlah Kelurahan/Desa : 19/136
- Kabupaten Indragiri Hilir, Pusat Pemerintahan di Tembilahan, Luas Wilayah 12.614,78 KM2, Jumlah Penduduk : 616.347 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 20, Jumlah Kelurahan/Desa : 39/197
- Kabupaten Indragiri Hulu, Pusat Pemerintahan di Rengat, Luas Wilayah 7.723,80 KM2, Jumlah Penduduk : 421.922 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 14, Jumlah Kelurahan/Desa : 16/178
- Kabupaten Kampar, Pusat Pemerintahan di Bangkinang, Luas Wilayah 10.983,47 KM2, Jumlah Penduduk : 740.839 jiwa, Jumlah Kecamatan : 21, Jumlah Kelurahan/Desa : 8/242
- Kabupaten Kepulauan Meranti, Pusat Pemerintahan di Selatpanjang, Luas Wilayah : 3.707,84 KM2, Jumlah Penduduk : 206.611 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 9, Jumlah Kelurahan/Desa : 5/96
- Kabupaten Kuantan Singingi, Pusat Pemerintahan di Teluk Kuantan, Luas Wilayah 5.259,36 KM2, Jumlah Penduduk : 326.266 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 15, Jumlah Kelurahan/Desa : 11/218
- Kabupaten Pelalawan, Pusat Pemerintahan di Pangkalan Kerinci, Luas Wilayah 12.758,45 KM2, Jumlah Penduduk : 365.817 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 12, Jumlah Kelurahan/Desa : 14/104
- Kabupaten Rokan Hilir, Pusat Pemerintahan di Bagansiapiapi, Luas Wilayah 8.881,59 KM2, Jumlah Penduduk : 631.238 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 15, Jumlah Kelurahan/Desa : 25/159
- Kabupaten Rokan Hulu, Pusat Pemerintahan di Pasir Pengaraian, Luas Wilayah 7.588,13 KM2, Jumlah Penduduk : 553.095 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 16, Jumlah Kelurahan/Desa : 6/139
- Kabupaten Siak, Pusat Pemerintahan di Siak Sri Indrapura, Luas Wilayah 8.275,18 KM2, Jumlah Penduduk : 415.128 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 14, Jumlah Kelurahan/Desa : 9/122
- Kota Dumai, Pusat Pemerintahan di Deumai, Luas Wilayah 1.623,38 KM2, Jumlah Penduduk : 280.174 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 7, Jumlah Kelurahan : 36
- Kota Pekanbaru, Pusat Pemerintahan di Pekanbaru, Luas Wilayah 632,27 KM2, Jumlah Penduduk : 886.226 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 12, Jumlah Kelurahan : 83
*** Dari Berbagai Sumber
