Profil Kota Depok

KOTA DEPOK adalah sebuah daerah tingkat dua yang berada di ujung selatan ibu kota Jakarta. Mulai menjalankan pemerintahan dalam bentuk Kota Administratif pada tahun 1982 di bawah kepemimpinan Mochammad Rukasah Suradimadja hingga masa pemerintahan Badrul Kamal di tahun 1999.

Kota Depok akhirnya menjadi Kota mandiri lepas dari bayang-bayang Kabupaten Bogor sebagai daerah induk pada tahun 2000 dengan walikota pertamanya Badrul Kamal. Saat ini, tongkat kepemimpinan Kota Depok sebenarnya sudah berganti lima kali, namun pasca Badrul Kamal, baik Nur Mahmudi dan Mohammad Idris mendapat amanahg dari warga Kota Belimbing itu untuk menjadi kepala daerah dua periode berturut-turut.

Berbicara tentang Kota Depok, tentunya tak bicara zaman sekarang saja. Nun jauh sebelumnya di era Hindia Belanda, Depok sempat memiliki pemerintahan sipil yang disebut Gemeente Bestuur. Dalam bahasa Belanda, Kota Depok saat itu disebut Gemeente Depok.

Pejabat presiden pertama, G. Jonathan yang memulai karier sebagai pegawai penjual tiket di Stasion Depok. Atas ketekunannya, ia diangkat menjadi pegawai administrasi stasion (stationsklerk). Kemudian dipromosikan menjadi petugas Stasion Tjilieboet. Terakhir dirinya menjabat sebagai Kepala Stasion Depok dan pensiun pada tahun 1905. Berikut merupakan daftar Presiden Republik Depok.

Gerrit Jonathans(14 Januari 1913–1921)
Martinus Laurens (1921–1930)
Leonardus Leander (1930–1949)
Johannes Matijs Jonathans (1949–4 Agustus 1952)

Jabatan presiden dalam hal ini bukan sebagai kepala negara, melainkan kepala pemerintahan sipil. Presiden yang dimaksud adalah pendiri Depok Lama, yang merupakan cikal bakal berdirinya Kota Depok.

Administrasi Kota terdiri dari lima anggota, yaitu presiden, sekretaris, bendahara dan dua komisaris. Kepengurusan ini dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak. Untuk pengawasan dilakukan oleh delapan anggota komisioner yang dipilih dengan cara yang sama. Untuk pelaksana tugas diangkat seorang camat yang berfungsi untuk melakukan perawatan terhadap jalan, jembatan, bangunan dan lainnya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Depok masih tetap berada di bawah pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh presiden. Barulah kemudian pada 4 Agustus 1952, Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan menjadi sebuah kecamatan di Kawedanan Parung hingga 1981. Sejak 1981 hingga 1999, Kota Administratif Depok dipimpin oleh Wali Kota Administratif.

Berdasarkan Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Penjabat Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan pelantikan penjabat Wali Kotamadya Kepala Daerah II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Pemilihan umum Wali Kota Depok pertama kali dilaksanakan pada 26 Juni 2005. Dalam pemilihan tersebut diikuti oleh 5 pasangan calon dengan masing-masing partai pendukung. Wali Kota Badrul Kamal dan Wakil Wali Kota Yus Ruswandi mundur dari jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mengikuti pencalonan sebagai calon Wali Kota. Namun dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra.

Depok berawal dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoram Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu :

Baca Juga Profil Provinsi Papua

Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahjn Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurah Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju,. Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disis lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tesebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih
Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman , Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok

Daftar kecamatan dan kelurahan yang ada untuk seluruh wilayah Kota Depok, yang terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan, beserta kode wilayahnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kode wilayah Kota Depok adalah 32.76, di mana angka 32 merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat dan angka 76 merupakan kode wilayah untuk Kota Depok di Provinsi Jawa Barat.

Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.

1. Kecamatan Beji (Kode Wilayah: 32.76.06)