Obral Gelar Doktor Honoris Causa Ancam Kebebasan Akademik

Avatar Of Teddy Chaniago
11. Dotor | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa dari perguruan tinggi kepada para pejabat mendapat sorotan. Gelar doktor kehormatan dinilai sudah menjadi barang obralan, sehingga kehilangan makna, dan ujungnya dapat mengancam kebebasan akademik.

Teranyar, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berencana memberi gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Rencana ini mendapat penolakan keras dari Aliansi Dosen UNJ.

Musababnya, pedoman penganugerahan gelar kehormatan UNJ mengatur bahwa gelar kehormatan tidak diberikan kepada siapa pun yang sedang menjabat dalam pemerintahan. Aturan tersebut diputuskan pada 10 Maret 2021 oleh rapat pleno senat UNJ.

“Aturan ini dibuat untuk menjaga otonomi dan marwah universitas,” ujar anggota Aliansi Dosen UNJ, Ubedilah Badrun, pekan lalu.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah gelar doktor honoris causa untuk Ma’ruf diusulkan oleh Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2019, pengusul harus dari program studi S-3 yang terakreditasi A, bukan dari fakultas secara langsung. Di UNJ, Fakultas Ilmu Sosial tidak memiliki program S-3 yang terakreditasi A.

Sementara itu, pengusul Erick Thohir berasal dari Fakultas Ilmu Olahraga. “Erick Thohir adalah pebisnis, lalu apa hubungannya dengan pemberian gelar di bidang olahraga? Secara karya, keduanya juga masih dalam perdebatan. Dan menurut kami, tidak layak dijadikan syarat untuk mendapat gelar doktor kehormatan,” ujar Ubed.

Baca Juga   "Guru Hebat Siswa Pintar" Acuan Padang Pariaman Benahi Pendidikan