BuliranNews. JAKARTA – Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Indonesia yang sudah berjalan 10 hari, sejauh ini belum mampu menahan laju penularan kasus Covid-19, bahkan penambahan kasus harian secara nasional terus mencetak rekor baru.
Pemerintah Indonesia mengakui saat ini Indonesia termasuk dalam daftar negara yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 “sangat tajam” menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia.
Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang PPKM maupun menempuh “kebijakan lain”, kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
“Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain, bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas,” ujarnya, menjawab pertanyaan wartawan dalam keterangan pers secara daring.
Wiku tidak menjelaskan secara detil apa yang disebutnya sebagai “kebijakan lain”. Adapun PPKM darurat, yang dimulai 3 Juli lalu, akan berakhir pada 20 Juli nanti.
Menurutnya, kebijakan baru akan diputuskan dengan didasarkan kepada sejauh mana “efek implementasi kebijakan di lapangan.”
Di sisi lain, tambahnya, pemerintah telah melakukan intervensi penanganan Covid-19 secara bersamaan untuk meminimalisasi penularan.
Di antaranya, melakukan pengendalian mobilitas, pembatasan aktivitas masyarakat, serta percepatan vaksinasi.
Sementara, ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, Hermawan Saputra, mengatakan, kalau sampai memasuki hari ke-14 masa pemberlakuan PPKM belum terlihat penurunan kasus Covid-19, dia khawatir “akan banyak kesakitan dan kematian yang tidak terdeteksi”.
“Bukan berarti kita menakuti-nakuti, tapi kekhawatiran kita akan banyak kesakitan dan kematian yang tidak terdeteksi,” kata Hermawan Saputra kepada BBC News Indonesia, Selasa sore.
“Karena banyak yang tak ter-cover pelayanan kesehatan karena stagnasi kecepatan virus yang boleh jadi lebih cepat daripada penanganan dan penyediaan kita,” paparnya.
Dia kemudian mengutarakan kembali rekomendasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) agar pemerintah menerapkan kebijakan ‘lockdown’ regional.
“Semua [daerah di pulau Jawa] harus dalam kesimpulan dianggap zona merah [semua], supaya ada tindakan sama, menyeluruh, tidak subyektif, dan tidak multi tafsir di lapangan,” ujar Hermawan.
Selama pemerintah menempuh kebijakan PPKM, menurutnya, sangat mungkin pemerintah untuk memperpanjang masa pemberlakuannya.
“Pada akhirnya, pilihan apabila PPKM tidak signifikan menahan laju kasus, ya boleh jadi akan diperpanjang, dan mungkin pemerintah sudah menyiapkan skenario itu,” tandasnya.
Dia kemudian menyontohkan ‘pola perpanjangan’ sudah berulangkali ditempuh oleh pemerintah Indonesia semenjak awal pandemi tahun lalu.
‘Siapkan skenario terburuk’
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi pandemi Covid-19 di Indonesia “bisa membaik dalam empat hingga lima hari mendatang”.
Tetapi menurutnya hal itu bisa dicapai apabila semua poin penanganan penularan Covid-19 berjalan maksimal.
“Saya pikir dengan pelaksanaan vaksinasi, kemudian PPKM jalan secara bersamaan, obat dan oksigen, kemudian tempat tidur, saya melihat dalam empat-lima hari ke depan kita situasinya akan membaik,” katanya dalam jumpa pers virtual, Senin (12/07).
Luhut mengeklaim pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini dapat dikendalikan. Dia menolak anggapan yang menyebutkan pandemi tidak terkendali.
Namun di sisi lain, menurut Luhut, pemerintah mulai menjalankan apa yang disebutnya sebagai ‘skenario terburuk’ untuk mengatasi lonjakan Covid-19.
Skenario itu disebutnya antara lain ditandai penambahan fasilitas layanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, hingga pemenuhan kebutuhan oksigen.
“Penambahan tempat tidur di Jakarta dengan worst case scenario, saya kira berjalan terus. Dan juga di Jawa Barat, Bandung, di Semarang, sampai di Jawa Timur dan Bali,” kata Luhut dalam jumpa pers daring, Senin (12/07).(*/bbc)
