Pecat Pegawai Tak Lolos TWK, KPK Abaikan Komnas HAM, Ombudsman dan Suara Publik

Avatar Of Teddy Chaniago
14. Novel Baswedan 9 | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Rekomendasi Komnas HAM, Ombudsman dan suara publik, ternyata tak membuat KPK bergeming. Lembaga anti rasuah ini tetap bersikeras memberhentikan sisa pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Eko Riyadi mengatakan kehadiran KPK sejak awal berdirinya mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil. Hal itu karena KPK menjadi kekuatan pemberantasan korupsi, yang selama ini disuarakan publik dan kekuatan masyarakat sipil.

Namun saat ini, ia melihat pimpinan KPK dengan penuh percaya dirinya, mengabaikan suara publik dan aspirasi masyarakat sipil, bahkan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal TWK. Tanpa menunggu sikap presiden, pimpinan KPK langsung memberhentikan para pegawainya yang tak lolos TWK.

“Suara publik diabaikannya, suara lembaga independen Komnas HAM dan Ombudsman RI diacuhkannya,” kata Eko kepada wartawan, Kamis (16/9).

Eko menegaskan sejak awal PUSHAM UII juga dalamnl posisi mengkritik prosedur dan substansi TWK yang penuh problematikanya tersebut. Ia menilai prosedur TWK sangat tendensius, dan sudah terlihat sejak awal menargetkan, serta ingin menyingkirkan orang orang tertentu di KPK.

“Substansinya juga banyaj menyinggung aspek forum internum, dari peserta TWK yang masuk kategori kebebasan yang tidak bisa diintervensi negara,” ungkapnya.

Fakta sekarang, ujar dia, ketika 57 pegawai KPK diberhentikan oleh pimpinan KPK per 1 Oktober 2021 mendatang. Padahal, sejak awal Presiden Jokowi sudah menegaskan TWK pegawai KPK tidak menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Namun kini, presiden pun bersikap berbeda.

Baca Juga   Gawat ! Selama PPKM, Kasus Narkoba Justru Meningkat