Remisi untuk Djoko Tjandra dan Napi Tipikor Dinilai Janggal

Avatar Of Teddy Chaniago
11. Remisi1 | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Keputusan Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham memberikan remisi kepada Djoko Tjandra dan 213 narapidana kasus tindak pidana korupsi pada HUT ke-76 RI ke-76 dinilai janggal.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, menilai pemberian remisi bagi Djoko Tjandra tidak hanya menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

1. Remisi 1 | Buliran.com

Selain itu, kata Laode, juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur syarat pemberian remisi.

Bukan tanpa sebab, bila mengacu pada Pasal 34 butir 3 pemberian remisi bagi terpidana kejahatan luar biasa yakni teroris, koruptor, bandar narkoba, dan pelanggar HAM harus memenuhi syarat.

Pertama berkelakuan baik, pada poin ini Ditjen PAS tidak membeberkan maksud kelakuan baik dimaksud mereka. Sehingga Djoko Tjandra yang 11 tahun menjadi buron sebelum tertangkap diberi remisi.

Bila kelakuan baik menurut Kementerian Hukum dan HAM hanya sebatas tidak melawan sipir di Lapas, artinya mereka tutup mata atas setumpuk ulah Djoko Tjandra yang sudah terbukti bersalah.

“Buronan 11 tahun, menyuap polisi dan jaksa, mencemarkan nama kepolisian dan Kejaksaan,” tulis Laode dalam akun Twitter @LaodeMSyarif menanggapi remisi, beberapa waktu lalu.

Belum lagi memperhitungkan anggaran negara yang digelontarkan selama 11 tahun berupaya menangkap Djoko Tjandra saat kabur sebagai terpidana korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali.

Baca Juga   Pembangunan Ibu Kota Baru akan Gunakan Aset Negara di Jakarta