BuliranNews, BANDUNG– Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Barat sepertinya selangkah lebih maju dibandingkan daerah lainnya di Indonesia dalam pengimplementasian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government.
Hal itu tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov Jabar dengan pemerintahankabupaten/kota yang ada di Jawa Barat pada Kamis (12/8).
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi Jabar Setiaji mewakili Pemprov Jabar. Sedangkan pemkab/pemkot mengirim perwakilannya masing-masing. Kegiatan ini sebagai upaya Pemprov Jabar mengejar terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat Perpres 95 tahun 2018.
“Diskominfo memiliki kewajiban membantu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam penyiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung percepatan pelayanan publik,” ujar Setiaji berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar.
Perjanjian kerja sama juga sebagai wujud penguatan, sinergi, dan kolaborasi antar provinsi dengan kab/kota dalam percepatan pembangunan infrastruktur Jabar 2020-2023.
“Infrastruktur yang dimaksud terutama dalam bidang informatika, statistik, persandian dan komunikasi, termasuk dalam pengembangan command center di daerah,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis atau dinamic government adalah sebuah keniscayaan.
“Untuk menyelenggarakan pemerintahan dinamis perlu dukungan perangkat memadai terutama teknologi informasi yang telah berkembang pesat. Indonesia sudah terkejar Filipina dan Thailand dalam indeks pelayanan publiknya,” kata Setiawan.
Padahal, kata Setiawan, penetrasi internet Indonesia mencapai 75% dari jumlah penduduk, dan di Jabar 85%. “Itu artinya bahwa relatif tidak ada kendala bagi masyarakat dengan pelayanan publik berbasis elektronik karena besarnya persentase pengguna internet di Jabar,” ujarnya.