Manuver Djarot Saiful Hidayat Langgar Etika Politik

BuliranNews, JAKARTA – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif dalam merombak kabinet (reshuffle). Namun, sebaiknya hak itu tidak digunakan sewenang-wenang.

Siti menyarankan, Jokowi sebaiknya mendengar suara rakyat, bukan suara satu-dua elite atau satu partai politik saja. “Di tahun politik ini dan menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif, sebaiknya presiden lebih fokus untuk menyiapkan pemilu yang berkualitas dan mencegah kegaduhan pemilu,” ujar Siti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1).

Menurut Siti, Jokowi lebih baik mensolidkan kabinet sehingga para menteri bekerja secara professional untuk mendukung target pemerintah dalam berbagai bidang. Untuk meredakan polemik di publik, ia mengusulkan agar Jokowi berinisiatif menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi.

“Segera undang pimpinan partai koalisi dan komunikasikan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kegaduhan,” ucap Siti.

Menyinggung usulan sejumlah elite PDIP, termasuk Djarot Saiful Hidayat yang mendorong RI 1 merombak kabinet, khususnya menteri asal Partai Nasden, Siti menilai, langkah tersebut melanggar etika politik.

“Mestinya PDIP mengusulkan partai koalisi berembuk dan musyawarah bersama Presiden, bukan terus mendesak Presiden mengambil langkah reshuffle. Ini kan kesannya tidak ada komunikasi antara presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi,” kata Siti.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo selalu dibidik politikus PDIP. Siti menyebut, kedua menteri itu dalam mengambil kebijakan tidak pernah menimbulkan kegaduhan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyarankan Menteri Siti dan Menteri Syahrul mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Ya sebab apa? Sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” ujar Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). (*/rpl)

 

Baca Juga   Gawat, Indeks Integritas Pemerintah Daerah di Bawah Standar