BuliranNews, JAKARTA – Lembaga yang concern mengupas tentang persoalan demokrasi di dunia, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) memberikan catatan miris tentang demokrasi di Indonesia. Lembaga ini mencatat, penurunan indeks demokrasi di Indonesia pada 2020. Penurunan indeks demokrasi ini menurut IDEA menjadi yang terburuk sejak 2005.
Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (6/8), Indonesia mencatat rapor merah pada sejumlah indikator, seperti kesetaraan dan hak asa
“Salah satu contoh, terkikisnya demokrasi di Indonesia, yang melemah pada 2019-2020,” ujar perwakilan Internasional IDEA, Leena Rikkila Tamamg, dalam paparannya, Jumat (6/8).
Leena mengatakan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia seiring dengan penurunan kualitas demokrasi di beberapa negara di dunia. IDEA mengukur kualitas demokrasi berdasarkan sejumlah indikator dan subindikator.
Setidaknya ada lima indikator yang digunakan IDEA untuk mengukur kualitas demokrasi, yakni pemantauan terhadap instansi pemerintah, hak dasar warga negara, representasi pemerintah, pelibatan publik, dan keberpihakan sistem administrasi.
Dari lima indikator tersebut memiliki masing-masing subindikator. Pada hak dasar misalnya, ada tiga subindikator yang dihitung, yakni akses pada keadilan, kebebasan sipil, dan kesetaraan dan hak asasi manusia.
Dalam sejumlah indikator tersebut, Indonesia mencatat warna merah pada tiga indikator, yakni keterlibatan publik, kesetaraan dan hak asasi manusia, dan administrasi yang tidak memihak.
Sisanya, indikator penilaian pada demokrasi di Indonesia didominasi warna kuning, dan sedikit warna hijau.
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustysti mengatakan, indikator merah pada masing-masing kolom penilaian menunjukkan salah satu aspek dalam demokrasi di Indonesia menurun.
Nisa mengatakan penurunan kualitas demokrasi itu disebabkan oleh sejumlah kebijakan pemerintah terutama sejak 2019.
Beberapa di antaranya seperti pengesahan UU KPK hasil revisi, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK, hingga pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Jadi hal-hal itu yang kemudian menilai partisipasi masyarakat itu menjadi semakin menurun ketika dalam pembuatan kebijakan,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/8). (*/thr/fra)
