Buliran, JAKARTA – Pagu anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) meningkat hampir Rp 2 triliun pada Juli 2024.
Kenaikan secara “mendadak” ini dinilai menunjukan, pemerintah tidak melakukan penganggaran mega proyek itu dengan baik.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kenaikan anggaran di “tengah jalan” pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang memang bisa dilakukan.
Menurut dia, saat ini penyesuaian anggaran belanja pemerintah tidak lagi bergantung terhadap pelaksanaan APBN Perubahan (APBN-P).
“Namun demikian, menarik jika revisi pembiayaan IKN dilakukan secara berulang mulai dari awal tahun hingga sekarang,” kata dia, seperti dikutip dari Kompas.com.
“Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak disiapkan dengan matang,” sambungnya.
Lebih lanjut Huda bilang, pemerintah memang tidak salah untuk menambah pagu anggaran IKN secara mendadak.
Akan tetapi, tidak seharusnya penambahan anggaran dilakukan secara berulang. Pasalnya, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukan, pagu anggaran IKN untuk tahun 2024 kerap bertambah setiap bulannya.
Selain itu, Huda bilang, terus bertambahnya pagu anggaran IKN tahun ini akan mengurangi “jatah” pemerintah mendatang memanfaatkan APBN untuk proyek Ibu Kota baru itu.
Sebab, dalam dokumen RPJMN 2020-2024, sumber pendanaan IKN yang berasal dari APBN hanya sebesar Rp 90,4 triliun. Sementara total alokasi anggaran IKN sejak 2022-2024 telah mencapai Rp 75 triliun.
Pemimpin berikutnya harus memutar otak menarik investasi. Jokowi ‘aman’ dengan APBN saat ini saja,” ucap Huda.
Sebagai informasi, berdasarkan data APBN KiTa edisi Agustus 2024, pagu anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp 42,5 triliun.
Angka ini meningkat sekitar Rp 1,9 triliun dari data yang sebelumnya (APBN KiTa Juli 2024), yakni sebesar Rp 40,6 triliun. (*/kps)
