Polisi Profesional, Kunci Negara Menjaga Kepentingan Publik

Avatar Of Teddy Chaniago
3. Yamin.jpg | Buliran.com

Oleh : M.Yamin Nasution
Mahasiswa Hukum Universitas Pamulang

PEMOLISIAN modern seperti yang kita ketahui, berkembang pada abad ke -19 atau tepatnya setelah pembentukan Kepolisian Metropolitan London tahun 1829. Adalah Mentri Dalam Negeri Inggris, Robert Peel yang berusaha untuk menempatkan polisi pada pijakan profesional, dengan seragam, gaji, kriteria seleksi, organisasi, tugas formal hierarki komando, pengawasan dan detasemen dari politik “New Police”.

Hal ini didahului oleh bentuk penegakan hukum dan pencegahan yang melibatkan berbagai macam bentuk polisi. Mulai dari Polisi Adat, Polisi Air dan seterusnya. Bentuk pemolisian ad hoc ini ternyata tidaklah efektif dan sering berubah-ubah. Akibatnya, institusi itu menjadi penuh dengan kekerasan dan seringkali berbuat korup.

Fakta lain bahwa petugas kepolisian dan pensiunan anggota kepolisian yang dibayar dengan biaya masih rendah, merupakan salah satu faktor perdagangan dalam penegakan hukum, yang menguntungkan mereka yang berkuasa dan yang mampu membayar untuk mendapatkan perlakuan khusus. (Louise Porter dan Tim Preuzler : Police Integrity Management in Australia, CRC Press, Tahun 2012, Hlm 28).

Pemolisian modern yang diadopsi dari model London di seluruh dunia, secara teori dirancang untuk menjadikan institusi polisi sebagai layanan publik yang luas, tidak memihak dan bebas korupsi, dengan berkomitmen terhadap pencegahan kejahatan dan dengan penggunaan kekuatan yang minimal.

Namun faktanya, anggota polisi masih banyak yang terjebak ke dalam permasalahan-permasalahan internal, seperti : mabuk saat berdinas, terjerat narkoba dan tindak kejahatan lainnya, termasuk perwira yang korup.

Minimnya pengetahuan hukum serta kurangnya ilmu pengetahuan komunikasi publik, menambah kusamnya nama institusi kepolisian itu di ruang publik. Belum lagi, aparat kepolisian yang terjebak dalam politik lokal yang bengkok, rasis, bahkan terkadang diduga melakukan penindasan terhadap demonstran, terjadinya pemukulan dan penyiksaan terhadap tersangka bahkan dugaan melakukan pelanggaran HAM.

Pada abad ke -21 ini, institusi kepolisian diharapkan bisa semakin profesional dengan meminimalisir atau malah bisa terbebas dari sejumlah persoalan seperti yang diuraikan diatas. Jika ini bisa terealisasi, kemajuan demokrasi di negara akan bisa lebih cepat diwujudkan.

Protes besar yang banyak dilakukan oleh masyarakat, LSM, akademisi, yang akhir-akhir ini bermunculan seperti hastag “percuma lapor polisi,” “polisi tugasmu mengayomi,” juga pernyataan Mentri Mohammad Mahfud. MD yang dimuat dimedia nasional tanggal 7 Juni 2022, adalah bentuk ketidaksetujuan masyarakat terhadap cara-cara kepolisian dalam penegakan hukum yang dianggap tidak proporsional dan dapat menambah luka negara.

Baca Juga   Kipo, Camilan Melegenda dari Kotagede

Namun yang menjadi perhatian penulis adalah tanggapan pihak kepolisian yang berkali-kali tidak signifikan, menunjukkan kurangnya kehati-hatian, pengetahuan komunikasi yang kurang atau dugaan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Penulis menyadari, berdasarkan tulisan yang dirangkum dari sejumlah sumber terutama ahli psikologi Kepolisian AS, seperti; Carry L. Mitchell dan Edrick Dorian dalam buku Police Psychology and Its Growing Impact On Modern Law Enforcement, mengatakan; “Police officers are the only occupational position in a civilian, democratic sociaty with the statutory authority to use lethal force and to conduct criminal investigation”

Petugas polisi adalah satu-satunya posisi pekerjaan dalam masyarakat demokratis dengan otoritas hukum untuk menggunakan kekuatan mematikan dan untuk melakukan penanganan kriminal.

Tanggung jawab psikologis ini yang membuat petugas kepolisian mengalami tingkat stres kronis sekaligus traumatis sementara pada saat yang bersamaan. Bagaimana tidak, pandangan tersebut dapat kita pahami secara nyata, polisi yang dididik untuk tegas dan mematikan dalam menangani kriminal, dituntut untuk humanis.

Sementara di sisi lain, hierarki jabatan sangat dikhawatirkan bila orang yang sedang dihadapi memiliki kedekatan dengan atasan. Secara hierarki jabatan, hal itu akan memberikan tekanan pula. Psikologis inilah yang membuat penegakan hukum dari sisi kepolisian terhambat.

Maka dalam menjaga kepentingan dan keselamatan publik, yang dibutuhkan adalah kemampuan polisi dalam pemolisian yang bergantung pada kesehatan fungsional profesional polisi dan lembaga kepolisian itu sendiri.

Pada bagaian awal tulisan ini yang mengutip dari Louis Porter dan Tim Preuzler, bahwa kepolisian modern dunia dimulai sejak tahun 1829, dimana kita sama-sama mengetahui Indonesia belumlah merdeka, sehingga dibutuhkan kerja keras untuk menghilangkan mental kolonial yang otoriter. Selain daripada itu penulis meyakini bahwa semangat kepolisian telah hidup dan ikut serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia.

Alasannya sangat sederhana, dimana kita mengetahui sebuah pergerakan pemuda yang dibentuk tahun 1944 yang diberi nama “PELOPOR”, artinya semangat perjuangan, pemersatu bangsa yang telah hidup kala itu.

Saat ini, Kepolisian Indonesia juga menyematkan nama “PELOPOR” di salah satu sub unit Kepolisian, dengan harapan dan tujuan untuk mengenang semangat perjuangan, kebaikan bangsa secara bersama-sama. Personil kepolisian Indonesia lahir dari pemuda-pemuda yang cerdas, bersemangat, terpilih dan khusus dengan cara-cara yang khusus pula.

Baca Juga   Miliki Segera, Apple Watch Series 7 Resmi Dijual di Indonesia

Kiranya, semangat PELOPOR tersebut dapat tumbuh dan menjadi pemersatu bangsa yang terpecah-belah karena politik. Sebagai masyarakat dan mahasiswa, penulis menyadari bahwa dalam praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di seluruh negara demokrasi modern tidak ada yang sempurna, termasuk di Amerika, pelanggaran selalu ada, hal bukan untuk membenarkan praktek yang salah tersebut, melainkan perlunya perbaikan secara terus-menerus, yang dimulai dari komitmen terbaik POLRI itu sendiri “How Policy Shapes the Politics”.

Dalam ruang media nasional ini, penulis ingin menyampaikan kritisi atas bermacam-macam isu yang membuat kusamnya nama baik Kepolisian RI, khususnya pengawalan terhadap demonstrasi “FPI REBORN” yang menjadi perhatian publik hingga dimuat dan disiarkan langsung di media nasional TV One “Catatan Demokrasi” dan media nasional lainnya. Bila merujuk pada SKB 6 Mentri yang antara lain terdiri dari :

  • Nomor 220-478 Tahun 2020
  • Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020
  • Nomor 690 Tahun 2020
  • Nomor 264 Tahun 2020
  • Nomor KB/3/2020
  • Nomor 320 Tahun 2020

Tentang Kegiatan, Penggunaan Simbol Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Yang dimana dala SKB tersebut tertulis dengan jelas pada bagian MEMUTUSKAN, Menetapkan : KETIGA menyatakan: Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan, simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI. Demikian juga bagian ke EMPAT, LIMA dan KEENAM yang secara tegas memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai.

Penulis ingin menyampaikan dan mengingatkan bahwa FPI dan peraturan ini telah menjadi perhatian publik yang begitu besar yang juga perhatian negara asing secara resmi, bahkan telah adanya dugaan pelanggaran HAM atas FPI.

Penulis dalam hal ini ingin menyampaikan pandangan hukum, bahwa dari SKB 6 Mentri ini adalah ; 1). Gemen Delicten atau Delik Umum, serta 2). Formeel Delict atau dalam hukum pidana delik formil, dimana suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan tersebut mencocoki rumusan dalam perundang-undangan, tanpa menyebut akibatnya melainkan perbuatan tersebut yang dilarang.

Baca Juga   Wajib Tahu, Ini Deretan Negara di Dunia Beserta Ibu Kotanya

Dalam Bab XVIIA mengenai Ketentuan Pidana, tertulis pada Pasal 82A ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 82A ayat (2) pemerintah membuat aturan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat S (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam ayat tiga pasal ini, selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Penjelasan di atas sangatlah memiliki dasar hukum agar polri tanpa ragu untuk memproses sesuai aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan demonstrasi FPI REBORN, tujuannya bukan semata dalam penegakan hukum melain memberikan efek jera bagi para pelaku, dan menunjukkan sikap tegas dan profesional Kepolisian RI. Selain daripada itu nama-nama orang yang diduga terlibat juga telah dan dengan mudah dilihat di-media nasional, sehingga polri hanya membutuhkan pendalaman semata.

Mengutip dari Lawrence M. Freedman “sebaik apapun usaha manusia dalam memperbaiki hukum apabila tidak melibatkan unsur teologi maka semua akan sia-sia” unsur teologi yang dimaksud adalah hukum harus memiliki kemanfaatan layaknya air hujan, sehingga dalam hal dikepolisian sikap profesionalisme adalah unsur kemanfaatan dimaksud.

Sedangkan William Shakespeare dalam buku Body of Law and The Body of Law berpendapat bahwa; hukum adalah bunglon “The Law is Chameleon,” sifat hukum yang sering berubah-ubah, tergantung pada konstek, fungsi dan eranya, terlepas dari pendapat tersebut, kita berharap jangan sampai hukum yang memiliki sifat bunglon tersebut berubah menjadi monster yang menakutkan. Masyarakat meyakini hal tersebut tidak akan terjadi bila masyarakat, dan Polri itu sendiri secara bersama-sama menjaganya. ***