Pertaruhan Nasib Pegawai Honorer Jelang Pemilu 2024

7. honorer | Buliran.com

, JAKARTA – Menjelang tahun , nasib tenaga honorer di instansi pemerintah dipertaruhkan. Sebab, masa kerja honorer di hanya berlangsung hingga akhir 2023 saja. Artinya pada tahun 2024 nanti, sudah tidak ada honorer di badan instansi pemerintah.

Ketentuan mengenai hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam beleid ini dituliskan bahwa ke depan status pegawai pemerintah hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Sampai saat ini solusi yang diberikan pemerintah kepada para honorer adalah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, tentu saja tidak semua tenaga honorer bisa lolos.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama seperti dikutip dari laman CNBC Indonesia. Dia menyebut bahwa honorer yang lolos akan diangkat menjadi PNS atau PPPK. Sedangkan yang tidak lolos akan diberhentikan.

7.1 honorer | Buliran.com

“Kalau memang pos-nya (honorer) sudah tidak ada, maka akan diberhentikan,” kata dia.

Seluruh instansi pemerintah diimbau mengikuti kebijakan ini. Namun, beberapa waktu lalu ada dua pemda yang menegaskan tidak akan mengikuti aturan ini.

Pertama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan tidak akan menghiraukan keputusan pemerintah pusat yang menghapus tenaga honorer. Artinya, tenaga non PNS tersebut akan tetap ada setelah tahun 2023 di provinsinya.

Kedua, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Menurutnya, tenaga honorer yang dimiliki begitu banyak. Selain itu, tenaga non PNS ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja .

Lalu apakah penolakan kedua pimpinan daerah ini untuk menarik hati rakyat menjelang pilkada? Sebab, kita tahu menjelang tahun politik biasanya banyak sekali kebijakan yang dirancang untuk menarik simpati rakyat. Dalam hal ini salah satunya kebijakan penghapusan tenaga honorer. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu kebijakan yang dipertaruhkan untuk menarik hari rakyat.

Baca Juga   Ribuan Triliun Harta Anak Bangsa Ngendap di Bawah Bantal & Mancanegara

Sebab, jika ada pimpinan yang tidak sepakat dan tak mengikuti kebijakan ini, maka masyarakat terutama honorer akan merasa terlindungi dan bersimpati. Begitu juga sebaliknya.

Jadi, mari kita lihat saja bagaimana kebijakan ini akan diterapkan!

Seperti diketahui, pesta politik yakni pemilihan umum () dan Pilkada akan digelar pada 2024. dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Sedangkan, pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wakil wali kota, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. (*/hsy/cic)