Pengangkatan Pejabat Jangan Selalu Kedepankan Kedekatan

Avatar Of Teddy Chaniago
1. Has | Buliran.com

BuliranNews, DEPOK – Mengangkat atau memberhentikan seorang aparatur pemerintahan dari jabatan tertentu, memang hak mutlak atau prerogatif seorang kepala daerah. Namun demikian, jangan sampai hal itu dilakukan hanya demi kepentingan politik semata dan sebagai balas jasa.

Hanya karena tim sukses seseorang diangkat menjadi pejabat, sebaliknya karena berbeda haluan politik seseorang diberhentikan dari jabatannya. Dalam hal ini, kepala daerah harus objektif dan jangan subjektif untuk menentukan sebuah kebijakan yang pastinya akan berdampak kepada masyarakat banyak.

Tak hanya itu, seseorang yang akan diamanahkan sebuah jabatan haruslah mengikuti pendidikan kepemimpinan terlebh dahulu. Jangan ujug ujug langsung mendapat kedudukan yang strategis.

“Artinya, sebelum seseorang diberi amanah sebagai pimpinan, yang bersangkutan harus telah mengikuti pendidikan kepemimpinan. Baru setelah itu diamanahkan kedudukan. Di sini jelas, Dik lebih dulu dari Duk,” kata Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, HM Hasbullah Rahmad.

Pernyataan keras tersebut, disuarakan oleh Bang Has, demikian dia biasa disapa, karena banyak pimpinan instansi pemerintahan di Depok yang lewat jalur by pass tanpa didahului sebuah pendidikan kepemimpinan.

“Malah, banyak laporan yang saya terima kalau pimpinan sebuah instansi pangkatnya justru lebih rendah dari anak buahnya. Bukankah ini keterlaluan,” jelasnya.

Untuk diangkat sebagai Lurah misalnya lanjut Bang Has, pangkat minimalnya haruslah III C, sementara Camat minimal III D. Namun dari temuannya, Bang Has justru mendapati ada Lurah yang pangkatnya baru III B, sementara Kasi-nya mentok di III D.

Baca Juga   Pak Amien, Dua Kursi Waketum Partai Ummat Kosong