LHKPN 15.649 Penyelenggara Negara Belum Dilaporkan

Avatar Of Teddy Chaniago
7. Lhkpn | Buliran.com

Pada tingkat pemerintah provinsi, KPK mencatat 64 gubernur dan wakil gubernur sudah menyampaikan LHKPN. Adapun di tingkat pemerintah kabupaten/kota, KPK mencatat 911 bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota sudah menyampaikan LHKPN. Ia mengatakan bahwa KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan tersebut.

Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, KPK akan beri tahu yang bersangkutan. Selanjutnya, penyelenggara negara tersebut wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak pemberitahuan.

“Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan memengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada instansinya maupun secara nasional,” tuturnya.

Dikatakan pulabahwa lembaganya tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu. Namun,LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan ‘Terlambat Lapor’. Oleh karena itu, KPK mengimbau penyelenggara negara, baik di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun BUMN/BUMD, yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta penyelenggara untuk mengisi LHKPN secara jujur, benar, dan lengkap. Ipi menegaskan bahwa pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Baca Juga   Anda Penerima BPUM Rp 1,2 Juta? Cek di eform.BRI.co.id dan banpresbbpum.id