PPATK Curigai Transaksi Hingga Rp 1,6 T

Avatar Of Teddy Chaniago
1. Ppatk | Buliran.com

Menurut dia, langkah mitigasi risiko telah dilakukan melalui peraturan dan kebijakan serta strategi mengenai hal ini.

PPATK mewajibkan Pedagang Fisik Aset Kripto menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan lembaga pengawas dan pengatur serta kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi LKTM, Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), serta Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.

PPATK bersama FIU di Kawasan ASEAN Plus Australia dan New Zealand juga telah menyusun red flag indicators dalam pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan.

“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dalam berinvestasi dan bagi pelaku industri memiliki kewajiban untuk melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan transaksi kepada PPATK agar menjaga integritas sistem keuangan,” pungkas Tuti. (*/vap/cic)

Baca Juga   Rincian Daerah PPKM Level 3 dan 4 di Jawa-Bali Serta Kriterianya