FPII Kembali Kecam Dewan Pers

FPII Kembali Kecam Dewan Pers
FPII Kembali Kecam Dewan Pers

, JAKARTA – Suara keras kembali dilantunkan ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kasihhati. Dia  kembali memberikan kritik dan kecaman keras kepada (DP) yang dianggap telah keterlaluan dalam mengatur tata kelola media yang ada di Indonesia.

“Emangnya mereka (DP-red) siapa ? Mau seenak perutnya ngatur organisasi wartawan,” tegas Kasihhati kepada sejumlah jaringan media FPII di Jakarta, Minggu (20/3) dengan nada kesal.

Sentilan keras dari ketua itu lahir, menyusul adanya pernyataan Wakil Ketua Dewan Pers CH. Bangun sebagaimana dilansir sejumlah media baru-baru ini. Dimana menurutnya pernyataan tersebut nyeleneh dan berbau politisasi serta seakan menebar kebencian dan kesesatan dengan menyebut bahwa organisasi pers harus terverifikasi di DP dan jika tidak organisasi pers itu ilegal.

“Sok ngatur organisasi pers, dan sepertinya dia nggak paham tugas dan wewenang Dewan Pers sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,”. Sebaiknya DP ngurus saja organisasi pers konstituennya, nggak usah ikut ngurus organisasi pers yang bukan konstituennya,” tambahnya kesal.

Kasihhati yang sudah hampir 30 tahun menjadi pemimpin redaksi itu, juga mengatakan, pernyataan Wakil Ketua DP. CH. Bangun, samimawon alias sama nyelenehnya dengan pernyataan Ketua DP M.Nuh yang beberapa waktu lalu pernah pula menyampaikan statemen, Perusahaan Pers yang telah memiliki legalitas seperti akta pendirian (PT) dan (SIUPP) dianggap belum cukup, sehingga harus melalui verifikasi dan ijin dari Dewan Pers.

Kasihhati menilai Nuh dan CH.Bangun tidak mengerti dan tidak memahami sejarah Pers dan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

8.1 forum.jpg | Buliran.com
KASIHHATI

“Mereka tidak paham sejarah pers dan , makanya mereka telah mengkhianati pejuang-pejuang pers yang sudah berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan pers di Indonesia,” tandasnya.

Baca Juga   Gawat, Obat untuk Pasien Covid di Papua Barat Menipis

“Bagaimana mingkin Muhammad Nuh mau menjadi bapaknya insan pers Indonesia kalau tidak mengerti tentang Dunia Pers dan Undang Undang Pers. Apalagi dengan cerminan sikapnya yang terkesan diktator dan sok berkuasa. Ini sangat berbeda dengan almarhum Bapak Batubara yang sangat kami kenal baik, almarhum sering menjadi narasumber di acara-acara yang diadakan organisasi pers,beliau selalu memberikan edukasi yang baik untu k semua insan pers,” katanya coba membandingkan.

Menurut Kasihhati, seorang yang berpendidikan tinggi seperti Muhammad Nuh mestinya tidak.mengeluarkan statemen atau kebijakan yang mencederai hakikat kemerdekaan pers. Dan seharusnya Muhammad Nuh dan Pers lainnya memahami dan mendalami betul Undang-Undang Pers, khususnya ketenruan pasal 15.

Lebih lanjut Kasihhati meminta Dewan Pers (DP) jangan lagi membuat pernyataan ataupun membuat surat edaran yang dapat menganggu kerja-kerja insan pers diseluruh pelosok negeri. “Stop dan hentikan bikin statemenr atau kebijakan nyeleneh, jangan sembarangan menuduh Perusahaan Pers yang tidak diverifikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW, illegal. Semua insan pers dilindungi Undang- Undang dan negara hadir di sana,” katanya.

Kasihhati juga meminta Ketua DP untuk membuka matanya : “Apa mata Muhammad Nuh tidak melihat bahwa tahun 2017 FPII sudah melakukan aksi di gedung Dewan Pers saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan” ungkapnya mengingatkan.

Disamping itu, Kasihhati menegaskan, Ketua Dewan Pers jangan menganggap dirinya sebagai “PENGUASA” di dunia Pers. Sudah lepas kontrol seolah sebagai HAKIM yang memutuskan vonis hukuman bagi terpidana.

“Akibatnya saat ini yang terjadi DP bukannya menyatukan perbedaan dan pandangan organisasi atau insan pers, malah memecah belah. Apa kepemimpinan seperti itu patut diteladani?” tanya Kasihhati.

Baca Juga   Pertumbuhan Ekonomi 2022 Disepakati 5,2%

Dia juga.menyarankan Ketua DP dan wakilnya jangan menambah keruh suasana.”Sebaliknya DP harus berterimakasih kepada semua organisasi wartawan yang ada yang sudah membantu pemerintah mengurangi ,dan mengurangi anak anak putus ,
bukan malah membuat statement statement menyesatkan, apa belum cukup banyak wartawan yang jadi korban karena rekomendasi Dewan pers yang nyaris tidak lagi berpihak pada insan Pers,” ucap Kasihhati.

Masih kata Kasihhati, kredibilitas Ketua Dewan Pers demikian wajib dipertanyakan. “Harusnya Ketua Dewan Pers dan wakil nya Coolling Down, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan YME,” ujar wanita yang akrab dipanggil ini.

Dan kepada saudara Iskandar Zulkarnain,yang menamakan dirinya Ahli Pers,saya mau bertanya siapa yang sudah menobatkan anda sebagai Ahli Pers,Ahli Pers kok nggak ngerti Hakikat dari undang undang Pers 40 tahun 99, jangan mengambil keuntungan dari orang yang sedang terzolimi,anda harus ingat, manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Penguasa alam ini saja,jadi berhati hatilah jika anda membuat pernyataan jangan sampai yang maha sempurna Murka.

Dan kepada pengurus dan anggota FPII seluruh Indonesia, Kasihhati mengingatkan untuk terus berjuang membela insan pers, menjaga marwah profesi dan kemerdekaan Pers, serta melaksanakan peliputan sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik.(DY)

Sumber : Presidium FPII