Hukum  

Koalisi 21 Organisasi Sipil : Bebaskan Haris dan Fatia

Avatar Of Teddy Chaniago
5. Koalisi | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), sebuah koalisi yang terdiri atas 21 organisasi sipil, mendesak Presiden dan Kapolri untuk segera membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Keduannya berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Koalisi menilai, penetapan tersangka ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pembela HAM. “Komite Nasional Pembaruan Agraria menuntut Pemerintah, utamanya Presiden, Kapolri dan seluruh jajaran terkait untuk segera bebaskan Fatia Maulidiyanti, Haris Azhar … dari ancaman kriminalisasi dan segala tuntutan hukum yang disetir kekuatan modal serta kekuasaan yang represif,” kata Dewi Sartika selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, salah satu organisasi yang tergabung dalam koalisi KNPA, seperti dikutip dari laman republika online, Minggu (20/3).

KNPA, kata Dewi, juga mendesak pemerintah berhenti menggunakan hukum sebagai senjata membungkam kebebasan berpendapat, termasuk kritik terhadap para pejabat. “Berikan jaminan penghormatan, pengakuan dan perlindungan atas kerja-kerja para pembela HAM yang aktif dalam mengkritisi dan mengawasi pejabat publik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Haris Azhar (Ketua Dewan Pengawas Lokataru Foundation) dan Fatia Maulidiyanti (Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 18 Maret. Keduanya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai tersangka pada Senin (21/3) mendatang.

Haris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan keduanya dalam kasus pencemaran nama baik. Keduanya dilaporkan atas pernyataan mereka dalam video yang diunggah di YouTube pada 20 Agustus 2021 dengan judul, “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”.

Baca Juga   10 Anggota DPRD Muara Enim Diciduk KPK, Ini Nama-Namanya