Krisis Migor Kian Kronis

Avatar Of Teddy Chaniago
2. Krisis | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Kebijakan wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) dinilai jadi pemicu masih langkanya pasokan minyak goreng di pasar hingga konsumen. Karena itu, pemerintah diminta segera mengubah kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit kembali ke kebijakan minyak goreng satu harga dengan subsidi dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

Sejauh ini, tulisan stok kosong masih mewarnai ssejumlah gerai ritel modern di sejumlah tempat. Diantaranya di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan. Keluhan kelangkaan minyak goreng juga masih terpantau di sejumlah grup media sosial.

Subsidi dinilai lebih strategis untuk melancarkan distribusi minyak goreng hingga ke tingkat konsumen. Kebijakan ini sebelumnya sempat diberlakukan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pada 19 Januari 2022 dengan program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter.

Dimana pemerintah, BPDP KS mengalokasikan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan sebanyak 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan. Dana itu rencananya akan disalurkan untuk mengganti selisih harga kemahalan minyak goreng sehingga tetap bisa dijual Rp14.000 per liter.

Menurut Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, seandainya kebijakan minyak goreng satu harga tetap berlaku, nggak akan ada penimbunan dan nggak akan ada warga antre minyak goreng.

Baca Juga   Azis Syamsuddin Jadi Tersangka ?