Gawat, Penundaan Pemilu Berpotensi Picu Kerusuhan di Masyarakat

Avatar Of Teddy Chaniago
4. Tunda | Buliran.com

“Namun, hingga saat ini, tak ada tanda-tanda kegentingan atau kedaruratan untuk menunda pemilu. Pandemi Covid-19 justru menunjukkan tren menurun. Perang ataupun bencana alam adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi,” kata dia.

Lalu, kursi partai politik yang menyatakan sikap menolak penundaan pemilu jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik yang mendukung penundaan pemilu. Hanya dua partai politik yang secara terbuka menyatakan sikap mendukung penundaan pemilu yaitu PKB dan PAN. PKB memiliki 58 kursi di DPR RI, sementara PAN memiliki 44 kursi.

Jika ditotal kedua partai ini hanya memiliki 102 kursi (17,7 persen di DPR). Sementara partai lainnya yang menolak penundaan pemilu memiliki 473 kursi (82,3 persen). Partai-partai tersebut antara lain; PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), dan PPP (19 kursi).

Penundaan pemilu dan presiden tiga periode hanya akan terjadi jika parlemen (MPR RI) dapat melakukan sidang umum untuk mengamandemen pasal-pasal terkait. Dalam pasal 37 ayat 1 UUD 1945 diatur bahwa amandemen terhadap UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR RI.

Anggota MPR RI adalah seluruh anggota DPR RI dan DPD RI. Jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 anggota. Anggota DPD RI sebanyak 136 anggota. Jadi total anggota MPR RI sebanyak 711 anggota. Artinya MPR RI baru akan mengagendakan sidang untuk perubahan UUD jika diusulkan minimal 237 anggota.

Baca Juga   Menteri Nadiem Bubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan