Gawat, Penundaan Pemilu Berpotensi Picu Kerusuhan di Masyarakat

Avatar Of Teddy Chaniago
4. Tunda | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Pernyataan mengejutkan disuarakan oleh  Peneliti Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Ardian Sopa. Dia mengatakan, ada empat alasan mengapa isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode, berpotensial layu sebelum berkembang. Salah satunya kekhawatiran akan munculnya kerusuhan sosial di dalam masyarakat.

“Pertama, hal ini berpotensi melahirkan kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi. Memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat akan segera menjadi isu kezaliman dan kesewenangan-wenangan. Di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial,” katanya dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (10/3).

Kemudian, ia melanjutkan tidak ada alasan kuat dan darurat untuk mengubah amanah reformasi dan prinsip demokrasi yang sudah pula menjadi aturan konstitusi dalam UUD 1945. Sudah menjadi konsensus nasional pasca reformasi dan tertuang dalam konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan presiden dipilih paling banyak dua periode (UUD 1945 Pasal 7 dan Pasal 22E ayat 1).

Ia menambahkan, pemilu dapat saja ditunda ataupun presiden dapat dipilih kembali untuk tiga periode jika ada alasan kuat dan darurat. Ada sejumlah alasan kuat seperti negara dalam keadaan perang, bencana alam nasional berskala besar dan luas sehingga membuat jaringan komunikasi porak-poranda, ataupun Indonesia dalam kondisi puncak pandemi di tahun pemilu 2024 yang tak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu.

Baca Juga   Remisi untuk Djoko Tjandra dan Napi Tipikor Dinilai Janggal