Tak Hadir di Rakor Provinsi : Diingatkan, Epyardi Melawan

8. epy | Buliran.com

, SOLOK – Entah gaya kepemimpinan apa yang dipakai oleh  Bupati Solok, CEpyardi Asda. Dia acap kali mengambil kebijakan yang berseberangan dengan kebanyakan. Namun kala diingatkan, dia justru meradang dan melakukan perlawanan dengan caranya yang dianggap aneh.

Terbaru, mantan kapten kapal ini meradang dengan statement Pemprov Sumbar terkait ketidakhadiran Pemkab Solok di Rapat Koordinasi Provinsi (Rakor) Sumbar yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin-Selasa (7-8/3).

Statement yang dikeluarkan juru bicara (Jubir) Pemprov Sumbar, sekaligus Kadis Kominfo Sumbar, Jasman Rizal, bahwa Pemkab Solok tidak patuh, dibalas Asda dengan tak kalah garang. Menurut Epyardi, Rakorprov bukan hal yang mutlak, dan bukanlah raja yang harus dipatuhi oleh seluruh Pemkab dan Pemko di Sumbar. Oalah, diingatkan justru melawan.

“Rakor tingkat provinsi hanyalah kegiatan seremonial, dan saya sebagai bupati lebih mementingkan kebutuhan masyarakat saya dan membangun daerah serta masyarakat saya. Menurut saya, gubernur bukanlah raja dan saya bukanlah anak buahnya. Kita ini adalah sama-sama pemimpin daerah dan sebaiknya ada komunikasi yang baik. Bukan saja hanya bagi , tetapi untuk seluruh daerah dan pemimpin daerah di bawah naungannya,” ujar Epyardi keras.

Epyardi juga mengungkit, bahwa sejak awal pemerintahannya di Kabupaten Solok, banyak program-program di Kabupaten Solok yang tidak mendapatkan dukungan dari provinsi. Bahkan, secara khusus, Epyardi menegaskan sejak menjadi Gubernur Sumbar, banyak koordinasi di aparatur Pemprov Sumbar yang tidak sinkron. Epyardi juga menyebut, banyak kegiatan Mahyeldi ke Kabupaten Solok yang tidak ada koordinasi dan komunikasi dengan Pemkab Solok.

“Banyak kehadiran Gubernur Sumbar yang seolah-olah masuk tanpa permisi ke Kabupaten Solok. Salah satu contohnya, agenda rapat jam 8 pagi, undangan dikirim jam 8 pagi itu juga. Dan kita di daerah dibuat harus patuh dan taat, sementara mereka berlaku seolah-olah menjadi bos di provinsi. Pemerintah provinsi bukanlah raja yang harus dipatuhi dan seluruh daerah harus tunduk,” ujarnya.

Baca Juga   2.741 PETI Hiasi Dunia Pertambangan Indonesia

Epyardi juga mengatakan, setiap pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, juga memiliki program dan kegiatan kedaerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan. Serta, bukan kali ini saja dalam kegiatan Rakor tidak dihadiri oleh daerah, dalam setiap kegiatan Rakor, pasti ada pemerintah daerah yang tidak bisa mengikuti.

“Seperti di Solok, kita lebih fokus memikirkan dan merancang program pembangunan daerah kita. Kita sedang fokus menata daerah, dan kita berjalan untuk itu. Banyak program kita yang sedang berjalan yang harus kita kawal dengan seksama. Kita saat ini tidak main-main dalam menjalankan amanah rakyat,” tegas Epyardi.

Epyardi merasa selama dirinya menjabat sebagai bupati belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok. Dan banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak provinsi.

Seperti sektor kepariwisataan, mana bantuan, dukungan yang mereka berikan. Bahkan saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kami,” ucap

Terkait apa yang disampaikan Jasman Rizal selaku Jubir Pemprov Sumbar, Epyardi meminta Jasman agar memahami posisinya. Menurutnya, pernyataan Jasman Rizal tak patut diapungkan ke media, karena pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran pihak Pemkab Solok di Mentawai.

“Jadi saya menentang keras pernyataan Jasman Rizal, apa urusan dia mengatur daerah saya, menurut saya statement yang dikeluarkannya di banyak media bukanlah kewenangan dia untuk menyudutkan satu daerah . Dan soal ini saya sangat menentang keras apa yang diucapkan oleh juru bicara gubernur itu,” tegasnya.

Epyardi menekankan, bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Jasman Rizal sebagai juru bicara pemerintah provinsi tidaklah tepat dan terkesan tendensius Pemerintah Kabupaten Solok. Dirinya meminta ke depannya agar asumsi dan tendensius yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Kominfo tersebut kepada media harus berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait. Pemerintah provinsi seharusnya juga bisa menjaga marwah daerah yang merupakan lintas koordinasi antar pemerintahan.

Baca Juga   Subuh Berdarah di Alahan Panjang, Anak Pacul Ibu Kandung Hingga Tewas

“Dan saya ingatkan, soal statement yang dikeluarkan oleh Jasman Rizal adalah sikap tendensius yang tak berdasar. Mantan pejabat Kabupaten Solok itu baru hari ini melakukan klarifikasi ketidakhadiran Kabupaten Solok di mentawai ke Kadis Kominfo kita. Tetapi dia sudah mengeluarkan statement sehari sebelumnya,” tambah bupati.

Bupati meminta gubernur melakukan evaluasi kepada bawahannya sebelum bawahannya mengeluarkan statement yang ujungnya akan melukai perasaan masyarakat dan pemerintahan di bawah.

“Saya meminta agar gubernur melakukan evaluasi terhadap bawahannya, jika ini terulang akan membuat kegaduhan di antara pemerintahan. Dan saya tegaskan bahwa kami fokus bagi rakyat, kami diberi amanah untuk menyejahterakan mereka, bukan untuk bereuforia menikmati negara. Dan saya sebagai Bupati Solok, tidak mau terlibat dengan kegiatan yang kami anggap sebagai kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran saja,” tutup . (*/rji/wdr)