Penundaan Pemilu Berpotensi Lahirkan Anarki & Diktator

Avatar Of Teddy Chaniago
5. Yusril | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum sama sekali untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024. Perpanjangan jabatan presiden hanya dengan alasan ekonomi juga dipastikannya akan melanggar konstitusi.

“Ini yang kontroversial, rakyat masih menghendaki Jokowi melanjutkan kepemimpinan. Bahkan ada yang meminta diperpanjang tiga periode, sementara Jokowinya sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan tidak punya niat untuk menjabat tiga periode,” ujar Yusril lewat keterangan tertulisnya, Minggu (27/2).

Pemilu, jelas Yusril, berkaitan langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undand Dasar 1945. Salah satunya yakni pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945.

Pesta demokrasi tersebut bertujuan memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Secara spesifik, Pasal 22E UUD 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Jadi, jika pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali,” ujar Yusril.

“Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya ilegal alias tidak sah atau tidak legitimate,” ujar Yusril.

Baca Juga   Lodewijk Gantikan Azis Syamsuddin Sebagai Wakil Ketua DPR