PAN : Cabut Permenaker JHT

Avatar Of Teddy Chaniago
7. Jht | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Fraksi PAN berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat segera merevisi Permenaker 2/2022 tersebut.

Hal ini perlu segera dilakukan agar ada kepastian hukum dalam pengelolaan dana JHT. Selain itu, tentu untuk melaksanakan arahan presiden agar pencairan dana JHT dipermudah.

Namun hal itu, ternyata belum memuaskan banyak pihak. Bahkan partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan pun angkat bicara dengan lantang agar Permenaker tersebut dicabut.

“Permenaker harus segera dicabut. Kalau tidak, dia akan berlaku efektif. Ini tentu tidak sesuai dengan harapan banyak pihak,” ujar Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/2).

Anggota Komisi IX DPR itu juga berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan arahan presiden tersebut. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan sudah sepatutnya menunggu kebijakan terbaru. Tentu saja, kebijakan yang akan disesuaikan dengan arahan presiden dan aspirasi para pekerja.

“BPJS jangan bergerak dulu. Masih cukup waktu untuk mengkonsolidasikan aturan dan program,” imbaunya.

Fraksi PAN pun mengapresiasi respons cepat Presiden Jokowi terhadap tuntutan para buruh dan serikat pekerja. Saleh menilai, respons tersebut sekaligus menjawab berbagai polemik yang berkembangan belakangan ini. Dirinya berharap aturan yang nanti dikeluarkan dapat mengakomodir suara dan kepentingan buruh dan pekerja.

Baca Juga   9 Kota yang Hilang dalam Peradaban Manusia