Raport Pelayanan Publik di Sumbar Kritis

1.1 sumbar | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA – Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Ranahminang, hampir semuanya menerima raport yang sangat menyedihkan. Selain yang meraih rapor hijau dengan nilai 86,34 dan Kabupaten Dharmasraya dengan nilai 81,76, sisanya berwarna kuning bahkan merah.

Pemerintah provinsi Sumatera Barat sendiri dari laporan sendiri berdasarkan laporan RI dalam rilis hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Standar , sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,hanya meraih rapor kuning dengan nilai 68.52.

Hasil ini menjadi early warning bagi pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy yang dalam misinya ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Melihat hasil rapor tersebut, tentunya keinginan tersebut masih jauh panggang dari api.

Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat dengan raihan rapor kuning adalah Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Sawahlunto, Kota Solok, , , Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, , dan Kabupaten Agam.

Sementara itu, Kabupaten 50 Kota dan Kepulauan Mentawai hanya mampu meraih rapor merah, kepatuhan pelayanan publiknya sangat rendah.

Kalau rapor yang didapat dari Ombudsman tersebut sangat rendah dan menghkawatirkan, tentunya ini menjadi masa yang sangat suram bagi Ranahminang yang selama ini mengagung-agungkan pelayanan prima.

1. raport | Buliran.com

Presiden Jokowi dalam penyampaian Anugrah Kepatuhan Tahun 2021 menyebutkan, pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, pelayanan publik yang baik butuh komitmen yang tinggi, membutuhkan ikhtiar yang kuat, disiplin yang panjang, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja.

“Pelayanan publik adalah bukti kehadiran negara, baik buruknya persepsi masyarakat terhadap pemerintah dapat dirasakan dari pelayanan publik. Pelayanan publik yang buruk akan menurunkan kredibilitas penyelenggara negara di mata rakyat,” tegas Presiden.

Baca Juga   Orang Tua Meninggal Terpapar Corona, Bocah 10 Tahun Terpaksa Isolasi Mandiri Seorang Diri di Rumah

Kuncinya memang ada pada komitmen dan political will kepala daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebut kepala daerah adalah pejabat pembina pelayanan publik. Komitmen itu pula yang ditunjukkan Bupati Sutan Riska dan Walikota Riza Pahlevi, hingga rapor hijau itu dapat diraih.

Daerah dengan rapor kuning dan merah, tak hanya dituntut untuk berbenah. Namun harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk membina, mengevaluasi dan memastikan pemenuhan standar pelayanan publik dilakukan dengan baik oleh OPD.

Para kepala daerah janganlah berlagak Raja Kecil dengan kebijakannya, namun harus terus menginspirasi lahirnya inovasi-inovasi, memutus kerumitan birokrasi, memangkas waktu, biaya dan prosedur. Mendengar dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Termasuk, berkomitmen untuk menegur, memberikan kepada OPD yang telah menyumbang pada nilai merah atau kuning tersebut, hasil penilaian mesti dijadikan alat ukur untuk penempatan atau mutasi pejabat.

Ketua , Mokhammad Najih mengatakan, penilaian memang harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik diberikan secara optimal.

“Selain itu, zonasi (labeling) hijau, kuning dan merah juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Rapor merah, pretensinya tentu jelek atau tinggal kelas, rapor kuning sedang, dan rapor hijau naik kelas,” jelasnya.

Dijelaskan pula, kriteria yang bersifat elektronik dan nonelektronik dibobot dengan nilai tertentu, standar layanan elektronik dibobot lebih besar dari nonelektronik. Akumulasi menghasilkan rapor dengan tingkat kepatuhan tinggi/zona hijau dengan nilai 80-100, kepatuhan sedang/zona hijau dengan nilai 50-80 dan kepatuhan rendah/ dengan nilai 0-50. (ted)