Lima Kotak Suara Menanti Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Avatar Of Teddy Chaniago
6. Surat | Buliran.com

BuliranNews, JAKARTA –  Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap berpedoman pada kedua UU tersebut, termasuk model pemilu serentak.

“Sejauh ini demikian,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan seperti dikutip dari laman Republika, Kamis (25/11).

Pada Rabu (24/11), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 16/PUU-XIX/2021 terkait uji materi UU Pemilu mengenai pemungutan suara serentak. MK kembali mengingatkan enam opsi model pemilu serentak dalam pertimbangan putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dapat dipilih oleh pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR.

Menurut MK, pemerintah dan DPR berwenang menentukan model pemilu serentak sepanjang tetap menjaga keserentakan pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Sebab, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

MK mendorong pembentuk undang-undang mengevaluasi dan melakukan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilu. Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, MK menegaskan agar pembentuk UU segera menindaklanjuti putusan nomor 55/PUU-XVII/2019.

Alasan MK menolak perkara nomor 16/PUU-XIX/2021, karena substansi dan esensi permohonan ini sama seperti pada putusan nomor 55/PUU-XVII/2019. Menurut Benni, Kemendagri akan mempelajari putusan MK tersebut.

“Kami akan pelajari lihat dan pelajari terlebih dahulu putusan MK dimaksud,” kata dia.

Baca Juga   Muhamadiyah : Antara PAN, Partai Ummat dan Partai Pelita