Profil Provinsi Kalimantan Barat

  • Share

KALIMANTAN BARAT atau akrab disebut Kalbar adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang berada di pulau Kalimantan, dengan ibu kota yang berpusat di Kota Pontianak.

Secara geografis, luas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307,00 km² (7,53% luas Indonesia). Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.414.390 jiwa, dengan kepadatan 37 jiwa/km2.[1]

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Kalimantan Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sejarah

Bakulapura atau Tanjungpura merupakan taklukan Kerajaan Singhasari. Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah negara kerajaan induk: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura) dan Banjarmasin (Bumi Kencana).

 

Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin).

Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin).

Daerah-daerah di Kalbar yang terkenal pada zaman dahulu diantaranya Tanjungpura dan Batang Lawai. Loue (Lawai) oleh Tomé Pires digambarkan daerah yang banyak intan, jarak dari Tanjompure empat hari pelayaran. Tanjungpura maupun Lawai masing-masing dipimpin seorang Patee (Patih). Patih-patih ini tunduk kepada Patee Unus, penguasa Demak.

Kesultanan Demak juga telah berjasa membantu raja Banjar Pangeran Samudera berperang melawan pamannya Pangeran Tumenggung penguasa Kerajaan Negara Daha terakhir untuk memperebutkan hegemoni atas wilayah Kalimantan Selatan.

Menurut naskah Hikayat Banjar dan Kotawaringin, negeri Sambas, Sukadana dan negeri-negeri di Batang Lawai (nama kuno sungai Kapuas) pernah menjadi taklukan Kerajaan Banjar atau pernah mengirim upeti sejak zaman Hindu. Kerajaan Banjar menamakan kerajaan-kerajaan di Kalbar ini dengan sebutan negeri-negeri di bawah angin.

Kerajaan Banjar memiliki prajurit Dayak Biaju-Ot Danum dan Dayak Dusun-Maanyan-Lawangan yang sering memenggal kapala musuh-musuhnya (ngayau). Pada masa pemerintahan Raja Maruhum Panambahan seorang Adipati Sambas/Panembahan Ratu Sambas telah menghantarkan upeti berupa dua biji intan yang berukuran besar yang bernama Si Giwang dan Si Misim.

Baca Juga   Profil Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 1604 pertama kalinya Belanda berdagang dengan Sukadana. Tahun 1609, di Sambas pada saat itu ada ketakutan yang sangat besar akan serangan bermusuhan oleh Brunei, sehingga penguasa wilayah itu, Saboa Tangan Pangeran ay de Paty Sambas (Pangeran Adipati Sambas), membuat aliansi dengan VOC-Belanda pada 1 Oktober 1609, dengan harapan menentangnya, untuk memperkuat terhadap musuh-musuhnya. Sementara itu serangan itu tidak memiliki tempat; Walaupun, sultan Brunei telah turun ke laut dengan 150 perahu, tetapi badai telah memaksanya untuk mundur. Tahun 1672, Sultan Banjar mengesahkan Raja Sintang sebagai Sultan.

Sesuai perjanjian 20 Oktober 1756 VOC Belanda berjanji akan membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri diantaranya Sanggau, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi), sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan milik Kesultanan Banten, kecuali Sambas.

Menurut akta tanggal 26 Maret 1778 negeri Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Inilah wilayah yang mula-mula menjadi milik VOC Belanda selain daerah protektorat Sambas. Pada tahun itu pula Syarif Abdurrahman Alkadrie yang dahulu telah dilantik di Banjarmasin sebagai Pangeran yaitu Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak yang pertama dalam wilayah milik Belanda tersebut. Pada tahun 1789 Sultan Pontianak dibantu Kongsi Lan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukan Sanggau.

Pada tanggal 4 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjar menyerahkan Jelai, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi) kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tahun 1846 daerah koloni Belanda di pulau Kalimantan memperoleh pemerintahan khusus sebagai Dependensi Borneo.

Pantai barat Borneo terdiri atas asisten residen Sambas dan asisten residen Pontianak. Divisi Sambas meliputi daerah dari Tanjung Dato sampai muara sungai Doeri. Sedangkan divisi Pontianak yang berada di bawah asisten residen Pontianak meliputi distrik Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Simpang, Sukadana, Matan, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Sepapoe, Belitang, Silat, Salimbau, Piassa, Jongkong, Boenoet, Malor, Taman, Ketan, dan Poenan.

Sebelumnya menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849 No. 40, ada 14 daerah (Sambas, Mampawa, Pontianak, Koeboe, Simpang, Soekadana, Matan, Landak, Tajan, Meliou, Sangouw, Sekadouw, Blitang, Sintang) di wilayah ini termasuk dalam wester-afdeeling van Borneo berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, per tanggal 27 Agustus 1849, No. 8. Pada 1855, negeri Sambas dimasukan ke dalam wilayah Hindia Belanda menjadi Karesidenan Sambas.

Menurut Hikayat Malaysia, Brunei, dan Singapore wilayah yang tidak bisa dikuasai dari kerajaan Hindu sampai kesultanan Islam di Kalimantan Barat adalah kebanyakan dari Kalimantan Barat seperti Negeri Sambas dan sekitarnya, dan menurut Negara Brunei Darussalam Hikayat Banjar adalah palsu dan bukan dibuat dari kesultanan Banjar sendiri melainkan dari tangan-tangan yang ingin merusak nama Kalimantan Barat dan disebarluaskan keseluruh Indonesia sampai saat ini, karena menurut penelitian para ahli psikolog di dunia Negeri Sambas tidak pernah kalah dan takluk dengan Negara manapun.

Baca Juga   Profil Provinsi Papua

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal yang dimuat dalam STB 1938 No. 352, antara lain mengatur dan menetapkan bahwa ibu kota wilayah administratif Gouvernement Borneo berkedudukan di Banjarmasin dibagi atas 2 Residentir, salah satu di antaranya adalah Residentie Westerafdeeling Van Borneo dengan ibu kota Pontianak yang dipimpin oleh seorang Residen.

Pada tanggal 1 Januari 1957 Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan dua provinsi lainnya di pulau terbesar di Nusantara itu. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Berdasarkan peta wilayah, di bagian utara, Kalimantan Barat berbatas langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Di belahan timur, berbatas dengan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara di bagian selatan, Laut Jawa sebagai pembatasnya serta Laut Natuna, Selat Karimata dan Semenanjung Malaysia di bagian baratnya.

Pertanian, Perkebunan & Perikanan

Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang cukup melimpah. Hasil pertanian Kalimantan Barat di antaranya adalah padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Sedangkan hasil perkebunan di antaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya, dan lain-lain. Kebun kelapa sawit sampai Oktober 2012 sudah mencapai 1.060.000 ha.

Kebun-kebun tersebut sebagian besar dibangun pada kawasan budidaya (APL) dan ada juga yang dibangun pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) setelah melalui proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan. Kebun-kebun sawit menguntungkan pengusaha dan penguasa. Para petani peserta menderita sengsara.

Pendapatan petani sawit binaan PTPN XIII hanya 6,6 ons beras per hari/orang. Sedangkan pengelolaan kebun dengan pola kemitraan hanya memberi 3,3 ons beras per hari/orang. Kondisi ini lebih buruk dari tanaman paksa (kultuurstelsel) zaman Hindia Belanda.

Begitu juga dengan perikanan yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Di mana untuk wilayah barat berbatasan dengan Laut Natuna, Selat Karimata dan Semenanjung Malaysia dan wilayah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa sehingga masyarakat pesisir penghasilan utamanya adalah hasil laut.

Produksi perikanan tangkap di laut Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan Kota Pontianak.

Gubernur Kalimantan Barat dari Masa ke Masa

  • Farel Pasaribu (1953 – 1957)
  • Adji Pangeran Afloes (Penjabat) (10 Januari 1957 – 24 April 1958)
  • Djenal Asikin Judadibrata (Penjabat) (24 April 1958 – 30 Januari 1960)
  • Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray (30 Januari 1960 – 1 Juli 1966)
  • Soemadi (1 Juli 1966 – 18 Agustus 1967) dan (18 Agustus 1967 – 27 September 1972)
  • Kol. Kadarusno (27 September 1972 – 30 Agustus 1977)
  • H. Soedjiman (30 Agustus 1977 – 4 Januari 1983) dan (4 Januari 1983 – 8 Januari 1988)
  • Brigjend. TNI (Purn.) H. Parjoko Suryokusumo (8 Januari 1988 – 12 Januari 1993)
  • Mayjend. TNI (Purn.) H. Aspar Aswin (12 Januari 1993 – 12 Januari 1998) dan (12 Januari 1998 – 13 Januari 2003)
  • H. Usman Ja’far (13 Januari 2003 – 14 Januari 2008)
  • Drs. Cornelis M.H. (14 Januari 2008 – 14 Januari 2013) dan (14 Januari 2013 – 14 Januari 2018)
  • Doddy Riyadmadji (Penjabat) (15 Januari 2018 – 5 September 2018)
  • Sutarmidji (5 September 2018 – sekarang)
Baca Juga   Profil Provinsi Kalimantan Tengah

Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat :

  • Kabupaten Bengkayang, Pusat Pemerintahan di Bengkayang, Luas Wilayah 5.075,48 KM2, Jumlah Penduduk : 283.775 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 17, Jumlah Kelurahan/Desa : 2/122
  • Kabupaten Kapuas Hulu, Pusat Pemerintahan di Putussibau, Luas Wilayah 29.842,00 KM2, Jumlah Penduduk : 237.599 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 23, Jumlah Kelurahan/Desa : 4/278
  • Kabupaten Kayong Utara, Pusat Pemerintahan di Sukadana, Luas Wilayah 4.568,26 KM2, Jumlah Penduduk : 122.311 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 6, Jumlah Desa : 43
  • Kabupaten Ketapang, Pusat Pemerintahan di Ketapang, Luas Wilayah 31.240,74 KM2, Jumlah Penduduk : 578.533 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 20, Jumlah Kelurahan/Desa : 9/253
  • Kabupaten Kubu Raya, Pusat Pemerintahan di Sungai Raya, Luas Wilayah 6.958,22 KM2, Jumlah Penduduk : 601.356 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 9, Jumlah Desa : 117
  • Kabupaten Landak, Pusat Pemerintahan di Ngabang, Luas Wilayah 8.915,10 KM2, Jumlah Penduduk : 396.072 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 13, Jumlah Desa : 156
  • Kabupaten Melawi, Pusat Pemerintahan di Nanga Pinoh, Luas Wilayah 10.640,80 KM2, Jumlah Penduduk : 228.787 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 11, Jumlah Desa : 169
  • Kabupaten Mempawah, Pusat Pemerintahan di Mempawah, Luas Wilayah 2.797,88 KM2, Jumlah Penduduk : 301.715 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 9, Jumlah Kelurahan/Desa : 7/60
  • Kabupaten Sambas, Pusat Pemerintahan di Sambas, Luas Wilayah 6.716,52 KM2, Jumlah Penduduk : 631.865 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 19, Jumlah Desa : 193
  • Kabupaten Sanggau, Pusat Pemerintahan di Sanggau, Luas Wilayah 12.857,80 KM2, Jumlah Penduduk : 482.500 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 15, Jumlah Kelurahan/Desa : 6/163
  • Kabupaten Sekadau, Pusat Pemerintahan di Sekadau, Luas Wilayah 5.444,20 KM2, Jumlah Penduduk : 208.791, Jumlah Kecamatan : 7, Jumlah Desa : 87
  • Kabupaten Sintang, Pusat Pemerintahan di Sintang, Luas Wilayah 21.638,20 KM2, Jumlah Penduduk : 403.095 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 14, Jumlah Kelurahan/Desa : 16/390
  • Kota Pontianak, Pusat Pemerintahan di Pontianak, Luas Wilayah 107,80 KM2, Jumlah Penduduk : 655.572 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 6, Jumlah Kelurahan : 29
  • Kota Singkawang, Pusat Pemerintahan di Singkawang, Luas Wilayah 547,50 KM2, Jumlah Penduduk : 232.993 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 5, Jumlah Kelurahan : 26

 

  • Share