Profil Provinsi Jawa Barat

PROVINSI Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribu kota di Bandung. Pada tahun 2020 penduduk provinsi Jawa Barat berjumlah 48.274.162 jiwa, dengan kepadatan 1.365 jiwa/km2.[3]

Jawa Barat merupakan jantung budaya Sunda atau biasa disebut sebagai Tatar Sunda bersama dengan provinsi Banten meskipun banyak pendatang yang menetap dan tinggal dari suku bangsa di Indonesia terutama di wilayah metropolitan Jakarta.

Sejarah

Wilayah Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa (sekarang Jakarta) kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak.

Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkasa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512.

Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut padrão di tepi Ciliwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon – Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon – Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran (ibu kota Kerajaan Sunda), dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Geografi

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.

Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Perekonomian

Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.

PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp231.764 miliar (US$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, PDB per kapita Jawa Barat adalah Rp 5.476.034 (US$644.24) termasuk minyak dan gas, ini menggambarkan 82,4 persen dan 86,1 persen dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk minyak dan gas 4,91 persen termasuk minyak dan gas, lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. (US$1 = Rp14.200,00).

Manufaktur

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk di antaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Juga panas bumi, minyak dan gas, serta industri petrokimia menjadi andalan Jawa Barat. Penyumbang terbesar terhadap GRDP Jawa Barat adalah sektor manufaktur (36,72%), hotel, perdagangan dan pertanian (14,45%), totalnya sebesar 51,17%.

Terlepas dari adanya krisis, Jawa Barat masih menjadi pusat dari industri tekstil modern dan garmen nasional, berbeda dengan daerah lain yang menjadi pusat dari industri tekstil tradisional. Jawa Barat menymbangkan hampir seperempat dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non Migas. Ekspor utama tekstil, sekitar 55,45% dari total ekspor Jawa Barat, yang lainnya adalah besi baja, alas kaki, furnitur, rotan, elektronika, komponen pesawat dan lainnya.

Pertanian

Dikenal sebagai salah satu ‘lumbung padi' nasional, hampir 23 persen dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tidak dimungkiri lagi, Jawa Barat merupakan ‘Rumah Produksi' bagi ekonomi Indonesia, hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15 persen dari nilai total pertanian Indonesia.

Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayuran, disamping itu juga terdapat komoditas seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Perternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional.

Kelautan dan perikanan

Jawa Barat berhadapan dengan dua sisi lautan Jawa pada bagian utara dan samudera Hindia di bagian selatan dengan panjang pantai sekitar 1000 km. Berdasarkan letak inilah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perikanan yang sangat besar.

Suatu perencanaan terpadu tengah dilaksanakan untuk pengembangan Pelabuhan Cirebon, baik sebagai pelabuhan Pembantu Tanjung Priok Jakarta, maupun sebagai pelabuhan perikanan Jawa Barat yang dilengkapi dengan industri perikanan.Untuk potensi perairan darat, tidak hanya dari sejumlah sungai yang mengalir di Jawa Barat, Tetapi potensi ini juga diperoleh dari penampungan air / DAM saguling di Cirata dan DAM Jatiluhur yang selain menghasilkan tenaga listrik juga berguna untuk mengairi area pertanian dan industri perikanan air tawar.

Daerah Tingkat II di Jawa Barat :

• Kabupaten Bandung, Pusat Pemerintahan di Soreang, Luas Wilayah 1.767,96 KM2, Jumlah Penduduk : 3.623.790 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 31, Jumlah Kelurahan/Desa : 10/270
• Kabupaten Bandung Barat, Pusat Pemerintahan di Ngamprah, Luas Wilayah 1.305,77 KM2, Jumlah Penduduk : 1.788.336 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 16, Jumlah Desa : 165
• Kabupaten Bekasi, Pusat Pemerintahan di Cikarang Pusat, Luas Wilayah 1.224,88 KM2, Jumlah Penduduk : 3.113.071 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 23, Jumlah Kelurahan/Desa : 7/180
• Kabupaten Bogor, Pusat Pemerintahan di Cibinong, Luas Wilayah 2.710,62 KM2, Jumlah Penduduk : 5.427.068 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 40, Jumlah Kelurahan/Desa : 19/416
• Kabupaten Ciamis, Pusat Pemerintahan di Ciamis, Luas Wilayah 1.414,71 KM2, Jumlah Penduduk : 1.229.069 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 27, Jumlah Kelurahan/Desa : 7/258
• Kabupaten Cianjur, Pusat Pemerintahan di Cianjur, Luas Wilayah 3.840,16 KM2, Jumlah Penduduk : 2.477.560 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 32, Jumlah Kelurahan/Desa : 6/354
• Kabupaten Cirebon, Pusat Pemerintahan di Sumber, Luas Wilayah 984,52 KM2, Jumlah Penduduk : 2.270.621 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 40, Jumlah Kelurahan/Desa : 12/412
• Kabupaten Garut, Pusat Pemerintahan di Tarogong Kidul, Luas Wilayah 3.074,07 KM2, Jumlah Penduduk : 2.585.607 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 42, Jumlah Kelurahan/Desa : 21/421
• Kabupaten Indramayu, Pusat Pemerintahan di Indramayu, Luas Wilayah 2.040,11 KM2, Jumlah Penduduk : 1.834.434, Jumlah Kecamatan : 31, Jumlah Kelurahan/Desa : 8/309
• Kabupaten Karawang, Pusat Pemerintahan di Karawang Barat, Luas Wilayah 1.652,20 KM2, Jumlah Penduduk : 2.439.085 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 30, Jumlah Kelurahan/Desa : 12/297
• Kabupaten Kuningan, Pusat Pemerintahan di Kuningan, Luas Wilayah 1.110,56 KM2, Jumlah Penduduk : 1.167.686 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 32, Jumlah Kelurahan/Desa : 15/361
• Kabupaten Majalengka, Pusat Pemerintahan di Majalengka, Luas Wilayah 1.204,24 KM2, Jumlah Penduduk : 1.305.476 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 26, Jumlah Kelurahan/Desa : 13/330
• Kabupaten Pangandaran, Pusat Pemerintahan di Parigi, Luas Wilayah 1.010,00 KM2, Jumlah Penduduk : 423.667 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 10, Jumlah Desa : 93
• Kabupaten Purwakarta, Pusat Pemerintahan di Purwakarta, Luas Wilayah 825,74 KM2, Jumlah Penduduk : 997.869 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 17, Jumlah Kelurahan/Desa : 9/183
• Kabupaten Subang, Pusat Pemerintahan di Subang, Luas Wilayah 1.893,95 KM2, Jumlah Penduduk : 1.595.320 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 30, Jumlah Kelurahan/Desa : 8/245
• Kabupaten Sukabumi, Pusat Pemerintahan di Palabuhanratu, Luas Wilayah 4.145,70, Jumlah Penduduk : 2.725.450 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 47, Jumlah Kelurahan/Desa : 5/381
• Kabupaten Sumedang, Pusat Pemerintahan di Sumedang Utara, Luas Wilayah : 1.518,33 KM2, Jumlah Penduduk : 1.152.507 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 26, Jumlah Kelurahan/Desa : 7/270
• Kabupaten Tasikmalaya, Pusat Pemerintahan di Singaparna, Luas Wilayah 2.551,19 KM2, Jumlah Penduduk : 1.865.203 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 39, Jumlah Desa : 351
• Kota Bandung, Pusat Pemerintahan di Bandung, Luas Wilayah 167,67 KM2, Jumlah Penduduk : 2.444.160 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 30, Jumlah Kelurahan : 151
• Kota Banjar, Pusat Pemerintahan di Banjar, Luas Wilayah 113,49 KM2, Jumlah Penduduk : 200.973 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 4, Jumlah Kelurahan/Desa : 9/16
• Kota Bekasi, Pusat Pemerintahan di bekasi, Luas Wilayah 206,61 KM2, Jumlah Penduduk : 2.543.676 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 12, Jumlah Kelurahan : 56
• Kota Bogor, Pusat Pemerintahan di Bogor, Luas Wilayah 118,50 KM2, Jumlah Penduduk : 1.043.070 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 6, Jumlah Kelurahan : 68
• Kota Cimahi, Pusat Pemerintahan di Cimahi, Luas Wilayah 39,27 KM2, Jumlah Penduduk : 568.700 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 3, Jumlah Kelurahan : 15
• Kota Cirebon, Pusat Pemerintahan di Cirebon, Luas Wilayah 37,36 KM2, Jumlah Penduduk : 333.303 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 5, Jumlah Kelurahan : 22
• Kota Depok, Pusat Pemerintahan di Depok, Luas Wilayah 200,29 KM2, Jumlah Penduduk : 2.056.335 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 11, Jumlah Kelurahan : 63
• Kota Sukabumi, Pusat Pemerintahan di Sukabumi, Luas Wilayah 48,25 KM2, Jumlah Penduduk : 336.325 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 7, Jumlah Kelurahan : 33
• Kota Tasikmalaya, Pusat Pemerintahan di tasikmalaya, Luas Wilayah 171,61 KM2, Jumlah Penduduk : 716.155 Jiwa, Jumlah Kecamatan : 10, Jumlah Kelurahan : 69

Gubernur Jawa Barat dari Masa ke Masa

• Mas Sutardjo Kertohadikusumo (19 Agustus 1945 – Desember 1945)
• Mohammad Djamin (Desember 1945 – Juni 1946)
• Murdjani (Juni 1946 – 1 April 1947)
• Ukar Bratakusumah (Plt Gubernur) (22 Desember 1948 – 1 September 1950)
• Raden Mas Sewaka (1 April 1947 – 25 April 1951) dan (25 April 1951 – 10 September 1951)
• Sanusi Hardjadinata (1 Juli 1951 – 9 April 1957)
• ————- (9 April 1957 – 1 Juli 1957)
• Ipik Gandamana (1 Juli 1957 – 6 Februari 1960)
• Oja Somantri (Januari 1958 – 6 Februari 1960)
• Mashudi (6 Februari 1960 – 25 April 1967) dan (25 April 1967 – 14 Februari 1970)
• Solihin Gautama Purwanegara (14 Februari 1970 – 14 Februari 1975)
• Aang Kunaefi Kartawiria (14 Februari 1975 – 19 Mei 1980) dan (19 Mei 1980 – 22 Mei 1985)
• Yogie Suardi Memet (22 Mei 1985 – 19 Mei 1990) dan (19 Mei 1990 – 29 Mei 1993)
• Raden Nana Nuriana (29 Mei 1993 – 13 Juni 1998) dan (13 Juni 1998 – 13 Juni 2003)
• Lex Laksamana (Pelaksana Harian) (27 Maret 2008 – 9 April 2008)
• Danny Setiawan (13 Juni 2003 – 13 Juni 2008)
• Perry Suparman (Pelaksana Harian) (7 Februari 2013 – 20 Februari 2013)
• Ahmad Heryawan (13 Juni 2008 – 13 Juni 2013) dan (13 Juni 2013 – 13 Juni 2018)
• Deddy Mizwar (Pelaksana Harian) (16 Maret 2014 – 26 Maret 2014), (4 April 2014 – 24 April 2014) dan (25 Juni 2014 – 1 Juli 2014)
• Iwa Karniwa (Pelaksana Harian) (13 Juni 2018 – 18 Juni 2018)
• Mochamad Iriawan (Penjabat) (18 Juni 2018 – 5 September 2018)
• Ridwan Kamil (5 September 2018 – sekarang)